Di Tengah Gejolak Global dan Tekanan APBN, Pemerintah Dinilai Responsif dan Terarah
Bandarlampung – Di tengah meningkatnya gejolak ekonomi global akibat lonjakan harga minyak dunia, pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebut berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi di dalam negeri.
Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPD Arun Lampung, Ardho Adam Saputra. Ia menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah, mulai dari meningkatnya kebutuhan valuta asing untuk impor, tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi energi, hingga pergeseran sentimen investor global ke aset aman seperti dolar AS.
“Di tengah kenaikan harga minyak dunia yang sangat signifikan, tentu tekanan terhadap APBN meningkat, terutama dari sisi subsidi energi. Belum lagi kebutuhan dolar untuk impor yang semakin besar serta sentimen investor global yang beralih ke aset safe haven,” ujar Ardho, Minggu (26/4/2026).
Meski menghadapi tekanan tersebut, Ardho menilai pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi secara terukur dan terkendali. Ia menegaskan bahwa hal ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif dan memiliki arah kebijakan yang jelas.
“Kami mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global yang tidak ringan,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi indikator kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi solid.
“Dengan beratnya berbagai faktor tersebut, kendali terhadap rupiah masih sangat baik. Ini menunjukkan bahwa indikator ekonomi makro kita cukup kuat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ardho menilai kebijakan strategis seperti hilirisasi industri menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Stabilitas politik yang terjaga juga dinilai memberikan dampak positif terhadap kepercayaan investor.
Selain itu, ia turut mengapresiasi sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai langsung menyentuh masyarakat, seperti program makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, serta pengembangan kampung nelayan.
“Program-program tersebut menyentuh langsung ekonomi kerakyatan. Ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat daya beli masyarakat,” ujarnya.
Di sektor pangan, upaya pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan juga dinilai sebagai kunci menuju kemandirian ekonomi nasional. Ardho optimistis Indonesia mampu menjadi kekuatan ekonomi besar di dunia.
“Saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi. Target Presiden dalam sektor pangan dan energi menjadi fondasi utama,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil dan tegas sebagai faktor penunjang iklim investasi.
“Hukum tidak boleh pandang bulu. Kepastian hukum yang jelas dan adil akan semakin meningkatkan kepercayaan investor,” ucapnya.
Meski demikian, Ardho mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor agar tetap adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat.
“Tentu masih ada kekurangan, dan itu harus terus dibenahi,” pungkasnya. (*).
