Oleh: Dr. Wendy Melfa
Akademisi UBL, Penggiat Ruang Demokrasi (RuDem)
KELEMBAGAAN DAN HADIRNYA PARTAI POLITIK
Penyelenggaraan kekuasaan pada era kerajaan (monarki) di Eropa Barat abad ke-19 ditandai dengan meningkatnya keinginan warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, khususnya parlemen. Perluasan hak pilih, pengorganisasian dukungan politik, serta krisis legitimasi kekuasaan yang sebelumnya didominasi kaum bangsawan, menjadi cikal bakal lahirnya partai politik sebagai representasi warga negara dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan kelompok. Inilah fondasi awal sistem demokrasi parlementer.
Di Indonesia, embrio partai politik muncul pada masa kolonial sekitar tahun 1912 sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Organisasi seperti Sarekat Islam menjadi pelopor gerakan politik berbasis massa. Pada masa pergerakan nasional, muncul Partai Bangsa Indonesia (PBI) yang didirikan oleh Sutomo. Perkembangan partai politik terus berlanjut pada era demokrasi liberal dengan sistem multi partai, di mana PNI dan Masyumi menjadi kekuatan dominan dalam Pemilu 1955.
Pada masa Orde Baru, terjadi penyederhanaan partai menjadi tiga kekuatan utama: Golkar, PPP, dan PDI. Setelah reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai hingga memasuki era demokrasi kontemporer seperti saat ini.
Secara teoritis, kehadiran partai politik tidak terlepas dari dinamika sejarah dan kebutuhan zaman. Di Eropa, partai politik lahir dari inisiatif anggota parlemen untuk memperoleh dukungan masyarakat (teori kelembagaan). Dalam konteks transisi politik, partai muncul sebagai respons terhadap krisis legitimasi. Sementara di Indonesia, partai politik lahir dari semangat melawan penjajahan (teori situasi historis). Dalam perkembangan modern, partai politik menjadi sarana agregasi dan artikulasi kepentingan publik dalam proses pembangunan (teori pembangunan).
Dengan demikian, partai politik dapat dipahami sebagai organisasi yang terstruktur berdasarkan ideologi atau asas tertentu untuk memperoleh, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan melalui mekanisme demokrasi, terutama pemilihan umum.
—
PARTAI POLITIK SEBAGAI LEMBAGA PUBLIK
Partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu dan memperoleh kursi di parlemen sejatinya tidak hanya menjadi entitas internal organisasi, tetapi juga merupakan lembaga publik. Hal ini setidaknya didasarkan pada dua alasan utama:
Pertama, partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen dan distribusi kepemimpinan publik. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pengisian jabatan strategis seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR/DPRD, kepala daerah, hingga sejumlah jabatan di lembaga negara dan BUMN, sangat bergantung pada proses politik melalui partai. Para pejabat tersebut kemudian menjalankan fungsi publik melalui kebijakan, anggaran, dan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kedua, partai politik menerima pendanaan dari negara melalui APBN dan APBD. Sumber dana tersebut berasal dari pajak rakyat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan sumber sah lainnya. Artinya, keberadaan dan operasional partai politik turut dibiayai oleh publik.
Berdasarkan dua hal tersebut, sangat beralasan jika partai politik diposisikan sebagai lembaga publik—yang keberadaan dan fungsinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
—
PERIODISASI DAN TATA KELOLA PARTAI POLITIK
Secara filosofis, partai politik adalah sarana untuk mengagregasi dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar wadah kepentingan internal pengurus atau anggotanya. Oleh karena itu, terdapat tanggung jawab publik yang melekat dalam setiap aktivitas partai.
Dalam perspektif etik, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi dan menilai bagaimana partai politik dikelola, termasuk dalam hal rekrutmen, kaderisasi, manajemen organisasi, dan tata kelola demokrasi internal. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partai politik mampu menopang sistem demokrasi yang inklusif, modern, dan berintegritas.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merekomendasikan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode, serta pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menekan praktik korupsi yang kerap berakar dari tingginya biaya politik.
Rekomendasi ini merupakan bentuk kepedulian KPK sebagai lembaga publik dalam mendorong perbaikan tata kelola partai politik. Hal tersebut patut dipertimbangkan sebagai bagian dari diskursus nasional, termasuk kemungkinan pengaturannya dalam revisi Undang-Undang Partai Politik ke depan.
Namun demikian, meskipun tidak seluruhnya harus diatur secara normatif dalam undang-undang, secara etik partai politik tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip kepentingan publik. Etika publik bahkan memiliki posisi yang lebih tinggi dari sekadar norma formal.
Dengan demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan penilaian dan sanksi politik. Jika partai politik tidak dikelola secara baik atau bahkan bertentangan dengan kepentingan publik, maka masyarakat dapat menjatuhkan “hukuman” melalui mekanisme demokrasi, yaitu tidak memberikan dukungan dalam Pemilu.
—
PENUTUP
Pilihan ada pada kita bersama—antara publik dan partai politik—untuk membangun sistem politik yang lebih sehat dan demokratis. Jika kita sepakat bahwa partai politik adalah instrumen utama dalam rekrutmen dan distribusi kepemimpinan publik, maka kualitas tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada kualitas partai politik itu sendiri.
Pada akhirnya, partai politik bukanlah entitas yang berdiri di atas publik, melainkan bagian dari publik itu sendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi adalah tanggung jawab bersama. (*).
