Bandarlampung — Respon cepat dan kepedulian terhadap persoalan banjir kembali ditunjukkan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mukhlis Basri. Rabu (29/4/2026), wakil rakyat dapil Lampung I itu meninjau langsung kondisi sungai di sekitar RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung—titik rawan yang kerap menyebabkan ruas jalan di depan rumah sakit terendam saat hujan deras.
Dalam kunjungannya, Mukhlis didampingi rombongan Kementerian PUPR, termasuk Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, beserta jajaran. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, Smart City, dan Kebijakan Terpadu” yang digelar di Aula Rektorat Darmajaya sehari sebelumnya.
Di lokasi, Mukhlis menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir yang kian kompleks di ibu kota Provinsi Lampung tersebut.
“Penanganan banjir di Bandarlampung tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis daerah aliran sungai (DAS), dan melibatkan semua stakeholder—pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat,” tegas Mukhlis.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan langkah konkret pasca FGD agar hasil diskusi tidak berhenti sebatas wacana.
“Kita tidak boleh hanya berhenti di forum. Harus ada aksi nyata di lapangan. Pemerintah pusat melalui Komisi V siap mendorong dukungan anggaran dan kebijakan agar penanganan banjir ini berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam FGD, Elroy Koyari mengungkap bahwa banjir di Bandarlampung dipicu oleh sedikitnya delapan faktor utama yang saling berkaitan. Ia menekankan bahwa pendekatan parsial tidak akan menyelesaikan masalah.
“Air itu mengalir dalam satu sistem DAS. Jadi penanganannya harus menyeluruh, tidak bisa hanya di satu titik,” ujarnya.
Tiga sungai utama—Way Kuripan, Way Balau, dan Way Galunggung—saat ini dinilai tidak lagi mampu menampung debit air akibat curah hujan ekstrem yang mencapai 77 hingga 81 mm.
“Dulu debit air sekitar 37 meter kubik per detik, sekarang bisa lebih dari 300 meter kubik per detik. Ini perubahan yang sangat ekstrem,” jelas Elroy.
Selain itu, sejumlah persoalan lain turut memperparah kondisi, seperti tanggul rendah dan rusak, sedimentasi tinggi, penyempitan alur sungai, hingga penumpukan sampah.
Perubahan tata guna lahan juga menjadi sorotan. Peningkatan kawasan permukiman hingga 70 persen menyebabkan daya resap air menurun drastis dan limpasan meningkat tajam.
Sebagai langkah solusi, BBWS mendorong pembangunan kolam retensi di sejumlah titik strategis guna menahan debit air dari hulu. Namun keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri.
Mukhlis Basri menegaskan bahwa seluruh temuan tersebut harus segera ditindaklanjuti dalam bentuk program terpadu.
“Kita butuh desain besar yang terintegrasi, berbasis data, dan dijalankan bersama. Kalau tidak, banjir akan terus menjadi siklus tahunan yang merugikan masyarakat,” pungkasnya.
Peninjauan ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan banjir Bandarlampung kini memasuki fase serius—dengan dorongan politik, teknis, dan kolaborasi lintas sektor sebagai kunci utama penyelesaian. (*)
