Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menggandeng Ombudsman Republik Indonesia. Langkah ini ditandai dengan pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama pimpinan Ombudsman RI, Fikri Yasin, di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (29/4).
Pertemuan yang dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menjadi langkah konkret memperkuat koordinasi sekaligus pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Lampung.
Marindo menegaskan kehadiran OPD merupakan instruksi langsung pimpinan daerah guna memastikan layanan berjalan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Selain menaati regulasi, hasil pelayanan publik harus memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebut peran Ombudsman sebagai “wasit” yang tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga masukan teknis dalam memperbaiki kekurangan layanan. Sinergi dengan lembaga pengawas, termasuk KPK, BPK, dan BPKP, dinilai penting untuk meminimalkan potensi maladministrasi.
Sejumlah capaian positif turut disoroti, di antaranya penilaian baik terhadap beberapa OPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Marindo menegaskan capaian tersebut harus menjadi pemicu peningkatan standar layanan di seluruh perangkat daerah.
“Seluruh OPD harus memiliki standar pelayanan yang sama karena regulasi sudah jelas,” ujarnya.
Sementara itu, Fikri Yasin mengapresiasi komitmen Pemprov Lampung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seraya menegaskan pentingnya integritas dalam setiap layanan.
“Kami mendorong pelayanan publik tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga dilakukan dengan cara yang benar dan berintegritas,” katanya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Lampung, Nur Rakhman Yusuf, juga menyoroti capaian Lampung yang masuk tiga besar nasional pada penilaian 2025.
“Ini capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kita harus terus berbenah,” ujarnya.
Melalui sinergi ini, Pemprov Lampung dan Ombudsman menegaskan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (dbs)
