Bandar Lampung — Dugaan praktik “titipan” dalam seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Lampung 2026 terus menjadi perhatian publik. Komisi I DPRD Lampung menyatakan siap turun tangan apabila menerima laporan resmi terkait proses seleksi tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menegaskan pihaknya akan mengawal ketat agar seleksi berjalan objektif, transparan, dan bebas dari kepentingan pihak tertentu.
“Tentunya kami Komisi I, apabila ada laporan terkait dengan proses seleksi paskibra tersebut, maka kami akan menindaklanjuti terkait dengan hal tersebut. Kita berharap dalam proses seleksi paskibra tersebut bahwa dalam penentuan siapa-siapa yang menjadi yang diutus untuk menjadi paskibra, baik itu tingkat nasional maupun di provinsi, maupun di kabupaten tidak ada unsur-unsur di mana unsur seleksinya sudah ditentukan ataupun seleksinya sudah dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu atau nama-nama tertentu,” tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Ia menambahkan, seleksi harus benar-benar berlandaskan kualitas peserta, bukan faktor kedekatan atau intervensi.
“Oleh sebab itu, maka kami di Komisi I mendorong ke pihak terkait, dalam hal ini dinas terkait untuk bisa memproses seleksi tersebut untuk benar-benar murni melihat kapasitas, integritas, dan juga dalam proses selain kapasitas dan integritas, juga fisiknya anggota-anggota paskibra tersebut juga dilihat,” lanjutnya.
Menurutnya, Paskibraka bukan sekadar perwakilan daerah, tetapi simbol generasi muda yang berkarakter kebangsaan.
“Dalam konteks ini, maka kita mendorong kita berharap bahwa nantinya dalam proses tersebut anak-anak yang ditugaskan untuk paskibra nasional maupun paskibra provinsi atau di kabupaten/kota benar-benar siap, mempunyai karakter yang nasionalis, patriot, dan tentunya juga menjadi kebanggaan di daerah, menjadi kebanggaan duta daerah masing-masing,” pungkas Garinca.
Sebelumnya, isu dugaan “titipan” mencuat di tengah masyarakat. Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan keterlibatan salah satu pejabat di lingkungan Pemprov Lampung yang menitipkan keluarganya agar lolos seleksi.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan isu tersebut telah menyebar luas dari mulut ke mulut.
“Iya, isu ini sudah beredar luas di mana-mana dari mulut ke mulut,” ujarnya, Senin (27/4).
Ia menyayangkan jika kabar tersebut benar adanya karena berpotensi merugikan peserta lain yang memiliki prestasi.
“Kasihan kalau ini benar terjadi. Putra-putri berprestasi bisa saja tidak lolos kalau ada praktik titip-menitip,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Ahmad Saefullah memastikan proses seleksi berjalan profesional, transparan, dan bebas intervensi.
“Alhamdulillah sampai saat ini belum ada komunikasi dan tidak pernah satu kata pun disampaikan kepada saya. Saya tahu betul proses seleksi ini dilaksanakan secara profesional,” tegasnya.
Ia juga mengaku belum menemukan indikasi peserta yang memiliki kedekatan dengan tokoh tertentu.
“Saya belum tahu satu pun anak-anak calon Paskibraka memiliki kedekatan dengan siapa pun. Harapan saya yang terpilih memang benar-benar yang terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, seluruh peserta yang mengikuti seleksi tingkat provinsi merupakan hasil penjaringan berjenjang dari kabupaten/kota.
“Kalaupun ada putra-putri dari tokoh masyarakat atau pejabat yang terpilih, sepanjang memenuhi kriteria dan lolos seleksi, itu menjadi hak mereka. Karena mereka sudah melalui proses di daerah,” jelasnya.
Terkait isu yang menyeret nama salah satu pejabat, Saefullah mengingatkan pentingnya klarifikasi agar informasi tidak menyesatkan.
“Kalau ditulis secara transparan, harus konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Jangan sampai menjadi bumerang sebelum ada penjelasan. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada penyampaian terkait titipan keluarga,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pejabat yang diduga terkait belum memberikan keterangan resmi.
Di sisi lain, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal sebelumnya telah menegaskan bahwa seleksi Paskibraka harus berlangsung bersih.
“Kita minta seleksi ini bersih. Tidak ada titipan, tidak ada permainan,” tegas gubernur.
Pemprov Lampung memastikan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka berbasis sistem daring dan Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin objektivitas.
Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga serta mampu melahirkan Paskibraka yang berintegritas, berkarakter kuat, dan menjadi kebanggaan daerah. (Cah).
