Lampung Utara — Menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang kian meningkat, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Bumi Abung memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Utara. Langkah ini difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana, khususnya dalam menjaga keandalan listrik di wilayah rawan banjir.
Koordinasi intensif digelar di Kantor BPBD Lampung Utara, mempertemukan jajaran teknis kedua instansi. Dari pihak PLN hadir Team Leader K3 dan Keamanan, Muhammad Mariansyah Pratama, serta Team Leader Pengelolaan Unit Tersebar Pakuwon Ratu, Chandra Purnama. Mereka berdiskusi langsung dengan Sekretaris BPBD, Dicky Pahlevi Suudi.
Pertemuan ini menitikberatkan pada pemetaan wilayah rawan banjir serta langkah mitigasi guna meminimalisir gangguan pada infrastruktur kelistrikan. Manager PLN ULP Bumi Abung, Eko Wahyudi, menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana.
“PLN berkomitmen memulihkan sistem kelistrikan secara cepat, tepat, dan aman. Koordinasi ini penting agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Eko juga mengingatkan bahaya kelistrikan di tengah cuaca tak menentu. Hujan deras yang datang tiba-tiba berpotensi menimbulkan risiko serius, terutama jika instalasi listrik terdampak genangan.
“Dalam kondisi gardu tergenang, aliran listrik akan kami hentikan demi keselamatan masyarakat. Air dapat menghantarkan listrik dan berisiko fatal,” tegasnya.
Sementara itu, Dicky Pahlevi Suudi menyambut positif langkah proaktif PLN. Ia menilai sektor kelistrikan merupakan layanan vital yang harus tetap terjaga, terutama saat bencana terjadi.
“Sinergi ini sangat penting untuk memastikan keselamatan warga sekaligus mempercepat penanganan pascabencana. Pemetaan wilayah rawan menjadi langkah krusial untuk mitigasi ke depan,” katanya.
Kolaborasi ini menjadi sinyal kuat bahwa kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak bisa dilakukan sendiri. Integrasi data, respons cepat, dan komunikasi efektif antarinstansi menjadi kunci dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga layanan publik tetap berjalan. (*).
