Antara Efek Prabowo dan Bayang-Bayang Jokowi
Oleh: Redaksi
Provinsi Lampung tengah menikmati satu momentum politik yang jarang terjadi dalam sejarah pembangunan daerahnya. Dalam hitungan bulan, Bumi Ruwa Jurai silih berganti menerima kunjungan pejabat tinggi negara. Wakil menteri datang bergantian, Menteri Sosial hadir, hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Lampung. Intensitas kunjungan VVIP ini jelas bukan kebetulan administratif semata.
Ada pesan politik yang terbaca terang: Lampung sedang berada dalam orbit kekuasaan nasional.
Fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari hasil Pilkada 2024 yang menghasilkan kemenangan telak pasangan Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela. Persentase kemenangan yang sangat besar bukan hanya kemenangan elektoral, melainkan juga sinyal politik bahwa Lampung berada dalam garis yang seirama dengan pemerintahan pusat.
Dalam praktik politik nasional, keselarasan kekuasaan hampir selalu berbanding lurus dengan derasnya perhatian pemerintah pusat. Daerah yang dianggap stabil secara politik dan solid secara dukungan biasanya lebih mudah mendapatkan akses program, percepatan proyek, hingga prioritas anggaran.
Lampung tampaknya sedang menikmati fase itu.
Masuknya program Inpres Jalan Daerah, dorongan pembangunan infrastruktur strategis, hingga wacana pembangkit listrik tenaga sampah menunjukkan bahwa hubungan pusat-daerah kini berada dalam situasi yang sangat cair dan produktif.
Namun pertanyaan yang menarik adalah: siapa sebenarnya faktor paling dominan di balik “musim semi politik” Lampung ini?
Apakah ini murni efek pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mulai mengonsolidasikan kekuatan dan pembangunan nasional? Ataukah masih ada pengaruh besar dari jejak politik Joko Widodo yang selama satu dekade membangun fondasi kekuasaan hingga ke daerah?
Jawabannya kemungkinan bukan salah satu, melainkan kombinasi keduanya.
Prabowo saat ini adalah pemegang otoritas penuh pemerintahan. Seluruh arah kebijakan nasional, distribusi proyek strategis, hingga keputusan anggaran berada di bawah kendalinya. Tetapi tidak dapat dipungkiri, arsitektur politik yang menopang pemerintahan hari ini masih memiliki benang kuat dengan era Jokowi.
Kehadiran Gibran di kursi Wakil Presiden menjadi simbol bahwa kesinambungan politik itu tetap hidup.
Lampung dalam konteks ini sedang berada di titik persimpangan yang menguntungkan. Ia menjadi daerah yang mampu membaca arah angin kekuasaan nasional sekaligus menjaga konektivitas politik dengan pusat. Kondisi ini memberi peluang besar bagi percepatan pembangunan.
Tetapi ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan.
Kedekatan politik dengan pusat hanya akan bermakna jika benar-benar menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat. Kunjungan pejabat tidak boleh berhenti menjadi parade seremonial, foto bersama, atau sekadar agenda protokoler. Yang dibutuhkan rakyat Lampung adalah jalan yang selesai, pelayanan publik yang membaik, lapangan kerja yang terbuka, dan investasi yang benar-benar bergerak.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan seberapa sering Lampung dikunjungi elite nasional, melainkan seberapa besar kesejahteraan rakyatnya ikut meningkat.
Lampung kini sedang menjadi perhatian Jakarta. Tantangannya adalah bagaimana perhatian itu tidak berlalu sebagai momentum politik sesaat, tetapi berubah menjadi lompatan pembangunan yang nyata dan berkelanjutan. (*).
