Kesempatan Emas Delapan Tahun Jangan Berakhir Jadi Seremonial dan Proyek Infrastruktur Semata
Penetapan Provinsi Lampung dan Banten sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) XXIII tahun 2032 bukan sekadar kemenangan dalam forum olahraga nasional. Lebih dari itu, keputusan tersebut adalah momentum sejarah yang dapat menentukan arah masa depan olahraga Lampung selama puluhan tahun ke depan.
Kepercayaan yang diberikan dalam Rakernas dan Musornaslub KONI di Jakarta patut disambut dengan rasa bangga. Namun kebanggaan itu tidak boleh berhenti pada seremoni, baliho ucapan selamat, atau euforia politik sesaat. Sebab sejarah membuktikan, banyak daerah sukses menjadi penyelenggara event besar, tetapi gagal membangun prestasi olahraga yang berkelanjutan setelah lampu arena padam.
Lampung kini berada di persimpangan penting: apakah PON 2032 akan menjadi titik kebangkitan olahraga daerah, atau justru hanya meninggalkan jejak proyek fisik tanpa warisan prestasi?
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal benar ketika menyebut PON bukan hanya agenda olahraga, tetapi momentum membangun budaya hidup sehat dan semangat kolaborasi. Pernyataan itu harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang terukur, konsisten, dan tidak bergantung pada pergantian kekuasaan.
Karena tantangan terbesar Lampung sebenarnya bukan menjadi tuan rumah. Tantangan sesungguhnya adalah membangun ekosistem olahraga yang sehat dan kompetitif.
PON selama ini sering identik dengan pembangunan stadion, venue, dan infrastruktur megah. Namun banyak daerah kemudian menghadapi persoalan klasik: fasilitas terbengkalai, biaya perawatan tinggi, dan minim pemanfaatan pasca-event. Lampung tidak boleh mengulangi pola lama itu.
Pembangunan fisik memang penting, tetapi investasi terbesar justru harus diarahkan pada manusia: pembinaan atlet usia dini, kualitas pelatih, sport science, nutrisi, kesehatan atlet, hingga manajemen organisasi olahraga yang profesional.
Delapan tahun menuju 2032 seharusnya menjadi masa emas untuk mencetak generasi atlet baru Lampung. Bukan mustahil bila Lampung mulai menargetkan diri masuk papan atas perolehan medali nasional. Namun itu hanya dapat dicapai jika pembinaan dilakukan serius mulai sekarang, bukan mendadak menjelang pembukaan PON.
Momentum ini juga harus dibaca sebagai peluang ekonomi daerah. Event olahraga berskala nasional mampu menggerakkan sektor pariwisata, UMKM, transportasi, hingga investasi. Tetapi manfaat ekonomi hanya akan terasa jika pemerintah memiliki roadmap yang matang dan melibatkan masyarakat lokal secara luas.
Jangan sampai PON hanya dinikmati kontraktor besar, sementara masyarakat sekitar venue hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
KONI Lampung dan seluruh cabang olahraga kini memikul tanggung jawab besar. Amanah sebagai tuan rumah bukan hanya soal sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses prestasi dan sukses pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, sinergi pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan komunitas olahraga menjadi mutlak diperlukan. PON tidak boleh dijalankan dengan pola kerja sektoral dan birokrasi lamban.
Yang paling penting, Lampung harus mulai membangun identitas olahraga daerah. Cabang olahraga unggulan harus dipetakan sejak dini berdasarkan potensi lokal, kultur masyarakat, dan kekuatan atlet yang dimiliki. Tanpa fokus pembinaan, Lampung hanya akan menjadi penyedia venue bagi kejayaan daerah lain.
PON XXIII 2032 adalah peluang langka yang mungkin tidak datang dua kali dalam satu generasi. Jika dikelola dengan visi besar, Lampung bisa melahirkan lompatan pembangunan olahraga, ekonomi, dan kualitas SDM sekaligus.
Tetapi bila hanya sibuk mengejar proyek, pencitraan, dan seremoni, maka delapan tahun akan berlalu cepat — dan Lampung hanya dikenang sebagai tuan rumah yang ramai di awal, lalu sunyi setelah acara selesai. (*).
