Kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi alarm keras bagi pemerintah. Pengungkapan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Kejaksaan Agung tidak boleh dipandang sebagai persoalan segelintir oknum di pusat semata. Justru, kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengaudit seluruh rantai pelaksanaan program hingga ke daerah.
Desakan Ketua DPC Gerindra Tulang Bawang Barat, Yantoni, agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG dan SPPG di daerah patut mendapat perhatian serius. Sebab, program yang mengelola anggaran besar dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat ini sangat rentan terhadap penyimpangan jika pengawasan lemah.
Temuan lapangan yang diungkap melalui sejumlah inspeksi mendadak menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan program. Mulai dari menu yang tidak sesuai ketentuan, porsi makanan yang dinilai minim, hingga pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar. Jika kondisi tersebut benar terjadi, maka persoalannya bukan lagi sekadar administrasi, melainkan menyangkut kualitas layanan publik dan hak penerima manfaat.
Program MBG lahir dengan tujuan mulia: memperbaiki kualitas gizi generasi muda Indonesia. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat dalam bentuk layanan yang berkualitas. Ketika terjadi praktik korupsi atau penyimpangan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga anak-anak yang menjadi sasaran program tersebut.
Pergantian kepemimpinan di BGN harus menjadi momentum melakukan pembenahan total. Audit menyeluruh, evaluasi sistem pengawasan, serta penegakan standar operasional di seluruh dapur MBG menjadi langkah mendesak. Pemerintah tidak boleh menunggu munculnya kasus baru di daerah sebelum bertindak.
Kepercayaan publik terhadap program strategis nasional hanya bisa dipertahankan melalui transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tentu mendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi dukungan itu harus dijawab dengan pengelolaan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Kini, tantangannya bukan sekadar mengungkap siapa yang bersalah di pusat. Yang lebih penting adalah memastikan tidak ada penyimpangan serupa yang tumbuh diam-diam di daerah. Audit menyeluruh menjadi kebutuhan, bukan pilihan. Sebab keberhasilan MBG tidak diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari manfaat nyata yang diterima masyarakat. (Red).
