BEM FEB Unila Soroti Transisi Energi, Hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis dalam Diskusi Nasional
BANDAR LAMPUNG – Isu strategis pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 menjadi perhatian serius kalangan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (BEM FEB Unila) Kabinet Vistara menggelar diskusi terbuka bertajuk “Refleksi Generasi Muda: Membaca Arah Strategis Pemerintah dalam Menata Indonesia Emas 2045 di Tengah Tantangan Geopolitik Dunia” di Tavern House, Bandar Lampung, Jumat (19/6/2026) malam.
Forum yang menghadirkan akademisi, praktisi, dan tokoh kepemudaan itu berlangsung dinamis dengan pembahasan berbagai isu penting, mulai dari transisi energi, hilirisasi industri, pembangunan sumber daya manusia, hingga implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Muslimin, S.E., M.Sc., praktisi sekaligus pengurus Keluarga Besar Alumni FEB Unila Ganjar Jationo, serta Wasekjen PB HMI yang juga Ketua Harian KNPI Kota Bandar Lampung periode 2025-2028 Mauldan Agusta Rifanda tampil sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam sambutannya, Mauldan menegaskan bahwa budaya dialog harus terus diperkuat sebagai instrumen demokrasi untuk mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa.
“Diskusi ini menandakan bahwa persoalan-persoalan ke depan harus diselesaikan dengan dialog dan pertukaran gagasan. Yang mengkritik pemerintah silakan menyampaikan kritiknya, yang mendukung pemerintah juga silakan menyampaikan pandangannya. Yang penting jangan sampai kita menggunakan standar ganda dalam melihat suatu persoalan,” tegas Mauldan.
Menurutnya, ruang demokrasi yang sehat harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan kritik maupun dukungan secara terbuka dan bertanggung jawab.
Salah satu sesi yang paling menyita perhatian peserta muncul ketika mahasiswa bernama Sandi mengangkat persoalan transisi energi dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Ia mempertanyakan dilema antara upaya mengurangi emisi karbon melalui kendaraan listrik dengan dampak lingkungan yang muncul akibat aktivitas pertambangan nikel sebagai bahan baku utama baterai.
Menanggapi hal itu, Muslimin mengajak mahasiswa melihat persoalan energi secara lebih komprehensif dan tidak terjebak pada pilihan yang bersifat hitam-putih.
“Kita harus melihat persoalan energi secara utuh. Perubahan harga energi sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat karena berdampak langsung terhadap inflasi dan biaya hidup. Karena itu tata kelola sektor energi menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.
Ia juga menilai pembangunan transportasi publik yang terintegrasi merupakan solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menekan polusi.
“Kalau sumber polusi berasal dari kendaraan bermotor, maka salah satu solusi yang paling efektif adalah memperkuat transportasi publik. Dengan transportasi umum yang baik, masyarakat memiliki alternatif yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” tambahnya.
Sementara itu, Ganjar Jationo mengingatkan pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami persoalan publik. Menurutnya, mahasiswa harus mampu membedakan antara hubungan sebab-akibat dan sekadar keterkaitan agar tidak terjebak dalam kesimpulan yang keliru.
“Sering kali kita terjebak pada pola pikir bahwa jika satu kebijakan dianggap buruk maka kebijakan lainnya pasti baik. Padahal persoalan pembangunan jauh lebih kompleks daripada itu,” kata Ganjar.
Diskusi juga mengupas implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Mauldan menilai berbagai kritik terhadap MBG harus dipahami sebagai upaya penyempurnaan program, bukan penolakan terhadap tujuan mulianya.
“Mayoritas mahasiswa bukan menolak MBG. Yang mereka dorong adalah evaluasi total agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Muslimin menilai MBG telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahap awal implementasi. Namun, pemerintah tetap perlu membuka ruang evaluasi agar program berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut ditutup dengan refleksi mengenai pentingnya peran generasi muda dalam mengawal kebijakan publik secara kritis, objektif, dan berbasis data.
Kegiatan ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan nasional, melainkan turut hadir sebagai mitra intelektual yang menawarkan gagasan dan solusi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. (*).
