Pertemuan Dewan dengan Dewan di Komisi V DPRD Lampung Soroti IPM dan APK yang Stagnan
Bandarlampung – Ruang rapat Komisi V DPRD Provinsi Lampung mendadak berubah menjadi arena evaluasi serius masa depan pendidikan di Bumi Ruwa Jurai, Senin siang. Agenda tunggal bertajuk menakar masa depan pendidikan Lampung itu mempertemukan para legislator dengan Dewan Pendidikan Lampung dalam satu meja diskusi terbuka yang sarat kritik dan kegelisahan.
Fokus utama pertemuan mengerucut pada dua indikator yang dinilai masih jalan di tempat: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Kedua parameter tersebut disebut belum menunjukkan lompatan signifikan, bahkan cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, secara terbuka melontarkan otokritik. Ia menegaskan bahwa persoalan pendidikan tidak bisa lagi ditangani secara parsial atau berjalan sendiri-sendiri antar sektor.
“Persoalan pendidikan ini tidak bisa diselesaikan sendirian,” ujarnya di hadapan jajaran Dewan Pendidikan Lampung, sembari menekankan perlunya kerja kolaboratif lintas pemangku kepentingan.
Dari unsur legislatif, hadir pula sejumlah anggota Komisi V seperti Mardiana, Puji Sartono, Abdullah Sura Jaya, Budi Condrowati, hingga Marsha Dhita Pitaloka.
Sementara dari Dewan Pendidikan Lampung, hadir Ketua Syafrimen bersama Wakil Ketua As’ad Muzzammil, Sekretaris Gino Vanolie, serta jajaran anggota seperti Topan Indrakarsa, Abdul Karim, Azkia Akidatul Izzah, Tiara, Burhan, Mansyur, Hengki, hingga Tedy Purwoko.
Dalam forum tersebut, Dewan Pendidikan ditegaskan bukan sekadar lembaga formalitas, melainkan mitra strategis yang memiliki fungsi memberikan arah, pertimbangan, hingga kritik terhadap kebijakan pendidikan daerah. Legislator juga mendorong agar setiap rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif di meja birokrasi.
Kesepakatan rapat mengerucut pada satu hal: peningkatan mutu pendidikan menjadi harga mati. Fokus tidak lagi semata pada pembangunan fisik sekolah atau bantuan seragam, melainkan pada kualitas proses belajar mengajar serta relevansi lulusan terhadap kebutuhan dunia kerja.
Rapat dengar pendapat itu diakhiri dengan komitmen lanjutan untuk menggelar forum teknis yang lebih mendalam dengan melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar diskusi berulang.
Kini, hasil dari pertemuan itu akan diuji bukan di ruang rapat, melainkan di ruang-ruang kelas—tempat masa depan pendidikan Lampung sesungguhnya dipertaruhkan. (*)
