Pemprov Lampung Siap Tindak Lanjuti Aspirasi PMII, Janji Teruskan Tuntutan ke Pemerintah Pusat
BANDAR LAMPUNG – Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lampung di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6), berlangsung dalam suasana dialogis. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memilih duduk bersama massa aksi di pelataran Kantor Gubernur untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa.
Sikap tersebut menjadi simbol keterbukaan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Di hadapan ratusan mahasiswa, Jihan menegaskan seluruh aspirasi akan dikawal dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” ujar Jihan.
Ia menjelaskan, sejumlah tuntutan seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, Pemprov Lampung memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” katanya.
Untuk berbagai persoalan yang menjadi kewenangan daerah, mulai dari pendidikan, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam hingga pembangunan daerah, Jihan memastikan seluruh poin telah dicatat dan akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” tegasnya.
Menurut Jihan, penyelesaian berbagai persoalan seperti konflik agraria dan pertambangan memang membutuhkan proses karena sebagian besar berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Meski demikian, Pemprov Lampung telah membentuk tim percepatan penyelesaian konflik agraria sebagai bentuk komitmen membantu masyarakat.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, PMII Lampung membawa tujuh tuntutan utama yang meliputi evaluasi kebijakan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, hingga transparansi pembangunan di Provinsi Lampung. (*).
