Fraksi PKS: Hasil Sensus Ekonomi Harus Jadi Dasar APBD yang Berpihak pada Rakyat
BANDAR LAMPUNG – Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung menegaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tidak boleh berhenti sebagai kumpulan data statistik. Hasil sensus harus menjadi fondasi penyusunan APBD yang lebih jujur, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Yusnadi, mengatakan akurasi data ekonomi menjadi kunci dalam menentukan arah pembangunan daerah, mulai dari penguatan UMKM, sektor pertanian, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Fraksi PKS mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026. Tetapi kami ingin menegaskan, data jangan berhenti menjadi angka. Data ekonomi harus menjadi dasar APBD yang jujur, tepat sasaran, dan berpihak pada rakyat,” tegas Yusnadi, Jumat (3/7).
Ia mengapresiasi pelaksanaan Sensus Ekonomi yang melibatkan 8.619 petugas Badan Pusat Statistik (BPS) di seluruh 15 kabupaten/kota di Lampung hingga akhir Agustus 2026. Hingga akhir Juni, proses pencacahan telah mencapai sekitar 21,16 persen.
Namun, menurutnya, tantangan terbesar justru dimulai setelah seluruh data terkumpul.
“Kalau datanya akurat, maka kita bisa tahu sektor mana yang benar-benar hidup, UMKM mana yang perlu dukungan, wilayah mana yang butuh intervensi, dan belanja apa yang paling berdampak. APBD tidak boleh disusun berdasarkan asumsi atau rutinitas, tetapi harus berbasis fakta lapangan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi III DPRD Lampung dari Fraksi PKS, Heni Susilo, menilai data ekonomi yang valid harus menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah memetakan potensi ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, pengangguran, produktivitas sektor unggulan, hingga kebutuhan infrastruktur secara lebih presisi.
“Data yang akurat dan kebijakan fiskal yang jujur penting menjadi tumpuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Data yang valid akan menjadi dasar menyusun perencanaan, menentukan prioritas, juga memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Heni.
Yusnadi juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan APBD. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kondisi riil kemampuan keuangan daerah, prioritas belanja, hingga arah pembangunan yang akan dijalankan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, Fraksi PKS mengusulkan Pemerintah Provinsi Lampung menyusun dashboard ekonomi daerah berbasis hasil Sensus Ekonomi 2026. Dashboard tersebut diharapkan memuat peta UMKM, sektor usaha unggulan, sebaran tenaga kerja, basis pajak dan retribusi, potensi ekonomi baru, serta keterkaitannya dengan kemiskinan dan ketimpangan.
Selain itu, Fraksi PKS merekomendasikan agar data sensus diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, hingga strategi peningkatan PAD yang tidak membebani masyarakat kecil.
“Fraksi PKS akan mengawal agar Sensus Ekonomi 2026 benar-benar menjadi fondasi kebijakan pembangunan Lampung. Data harus menjadi jalan menuju APBD yang lebih jujur, ekonomi yang lebih inklusif, dan pelayanan publik yang lebih terasa bagi rakyat,” pungkas Yusnadi. (*).
