Guru Besar FEB Unila: Stabilitas Harga Harus Diiringi Daya Beli Masyarakat, Antisipasi El Nino dan Perlindungan Petani
Bandarlampung – Capaian inflasi Provinsi Lampung yang menjadi terendah di Pulau Sumatera mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Namun, kondisi tersebut dinilai tidak boleh membuat pemerintah lengah karena inflasi yang terlalu rendah juga dapat menjadi sinyal melambatnya aktivitas ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat.
Guru Besar Ilmu Ekonomi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila), Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., PIA., mengatakan rendahnya inflasi memang dapat mencerminkan keberhasilan pengendalian harga maupun dipengaruhi faktor musiman seperti panen raya. Namun, di balik itu terdapat risiko yang perlu diantisipasi.
“Inflasi terendah bisa terjadi karena keberhasilan pengendalian harga maupun faktor musiman seperti panen raya. Tetapi rendahnya inflasi juga harus diwaspadai karena dapat mengindikasikan melemahnya atau lesunya aktivitas ekonomi. Turunnya daya beli masyarakat menyebabkan permintaan agregat ikut menurun,” ujar Marselina kepada Koran Editor, Rabu (5/8).
Menurutnya, tantangan lain yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah potensi El Nino dan defisit produksi hortikultura yang berpeluang memicu kenaikan harga pangan dalam beberapa bulan mendatang.
Ia mengingatkan dampak El Nino tidak hanya berupa kekeringan, tetapi juga ancaman kebakaran hutan yang dapat mengganggu sektor pertanian dan peternakan.
“Pemerintah harus segera menyiapkan cadangan pangan serta strategi dan manajemen risiko untuk mengantisipasi kelangkaan pangan akibat El Nino dan defisit hortikultura. Langkah ini harus dilakukan sejak sekarang sebelum kondisi tersebut benar-benar terjadi,” tegasnya.
Terkait ketahanan pangan, Marselina menilai produksi pangan Lampung pada dasarnya masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal. Namun, tingginya permintaan dari luar daerah membuat sebagian komoditas strategis mengalir ke pasar lain karena didorong mekanisme pasar dan kemudahan distribusi.
“Produksi pangan Lampung sebenarnya cukup memenuhi kebutuhan lokal. Namun karena permintaan dari luar daerah cukup besar, ditambah akses distribusi yang semakin lancar, komoditas lebih banyak keluar mengikuti harga pasar yang lebih menarik,” jelasnya.
Ia juga menilai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Minyakita masih cukup efektif dalam menjaga kestabilan harga, meskipun pelaksanaannya tetap harus dievaluasi secara berkala.
“Program SPHP dan Minyakita cukup efektif, tetapi tetap perlu dievaluasi ketepatan sasaran penerima serta ketepatan jumlah distribusinya,” katanya.
Untuk menjaga inflasi tetap rendah tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani, Marselina menekankan pentingnya kebijakan yang mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga petani sekaligus menjaga kesempatan kerja.
“Pemerintah daerah harus membantu agar pengeluaran utama petani, seperti biaya pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan pokok seperti minyak goreng, LPG 3 kilogram, telur, dan cabai tidak membengkak. Yang tidak kalah penting adalah memastikan lapangan kerja tetap tersedia dan mencegah terjadinya PHK,” pungkasnya.
Menurutnya, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya diukur dari rendahnya angka statistik, tetapi juga harus tercermin pada terjaganya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya daya beli masyarakat, serta kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pangan. (*).
