Akademisi Dorong Ukuran Sukses Bergeser dari Jumlah Wisatawan ke Nilai Belanja Lokal
BANDAR LAMPUNG – Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 didorong naik kelas. Tidak lagi sekadar mengandalkan kemeriahan acara dan jumlah wisatawan, festival tahunan Lampung tersebut harus mampu menciptakan dampak ekonomi nyata yang dirasakan UMKM, hotel, restoran, biro perjalanan, transportasi, pekerja lokal hingga pelaku ekonomi kreatif.
Pandangan itu mengemuka dari akademisi Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Bandar Lampung (UBL) yang menilai ukuran keberhasilan Festival Krakatau harus diubah. Target 25.000–30.000 wisatawan yang dipatok Pemerintah Provinsi Lampung dinilai penting, tetapi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan ekonomi.
Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unila, Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., mengatakan Festival Krakatau memiliki peluang besar menjadi penggerak ekonomi baru bagi Lampung jika pemerintah mampu menjual pengalaman Lampung secara utuh, bukan sekadar pertunjukan dalam satu lokasi.
Menurut Nairobi, Lampung dapat belajar dari festival dunia seperti Rio Carnival di Brasil dan Oktoberfest di Munich, Jerman, yang berhasil menghubungkan festival dengan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
“Festival Krakatau dapat menjadi penggerak ekonomi baru bagi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadikan festival ini sebagai sarana promosi budaya, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif,” ujar Nairobi, Rabu (12/8/2026).
Ia menegaskan, festival tidak cukup hanya menghadirkan pertunjukan seni dan karnaval budaya. Pemerintah harus menghubungkan kegiatan festival dengan seluruh rantai ekonomi yang mendukung perjalanan wisatawan.
Rio Carnival, kata Nairobi, tidak hanya menjual parade. Wisatawan yang datang juga menginap di hotel, makan di restoran, menggunakan transportasi, membeli cendera mata, mengikuti tur hingga mengunjungi berbagai destinasi.
“Rio Carnival menggerakkan banyak sektor dalam satu waktu. Industri kostum memproduksi pakaian dan aksesori, komunitas seni menampilkan pertunjukan budaya, hotel menerima tamu, restoran menjual makanan, perusahaan transportasi melayani mobilitas pengunjung, dan media menyebarkan informasi tentang festival serta Kota Rio ke seluruh dunia,” jelasnya.
Pola serupa, menurut Nairobi, dapat diterapkan dalam Festival Krakatau.
Pemerintah dapat mengemas festival sebagai pintu masuk untuk menikmati Teluk Lampung, Pulau Pahawang, Gunung Anak Krakatau, Way Kambas, desa wisata, sentra tapis hingga kuliner khas Lampung.
“Lampung dapat menjual pengalaman Lampung, bukan hanya acara di satu lokasi. Wisatawan dapat mengikuti festival sekaligus menikmati berbagai destinasi unggulan Lampung,” katanya.
Belajar dari Oktoberfest
Nairobi juga menyebut Oktoberfest sebagai contoh bagaimana budaya lokal dapat dikawinkan dengan aktivitas ekonomi.
Festival tersebut bukan hanya menjual hiburan, tetapi juga makanan khas, kerajinan, pakaian tradisional, pengalaman kota dan pariwisata Bavaria.
“Pengunjung membayar hotel, restoran, transportasi, toko dan tempat hiburan. Pelaku usaha lokal menerima manfaat dari tingginya jumlah wisatawan. Pemerintah kota juga memperoleh manfaat melalui pajak, promosi kota dan peningkatan aktivitas ekonomi,” ujarnya.
Karena itu, Festival Krakatau perlu melibatkan hotel, restoran, biro perjalanan, perusahaan transportasi, UMKM, komunitas seni dan pengelola destinasi wisata sejak awal.
Hotel dapat membuat paket menginap, biro perjalanan menawarkan paket wisata, restoran menyediakan menu khas Lampung, sedangkan UMKM menjual produk budaya dan suvenir.
Nairobi juga mendorong pemerintah menetapkan jadwal festival secara pasti dan mengumumkannya jauh hari.
“Panitia perlu mengumumkan jadwal acara minimal enam bulan sebelum pelaksanaan. Hotel dan agen perjalanan membutuhkan waktu untuk menyusun paket wisata. Maskapai dan perusahaan transportasi membutuhkan waktu untuk menyiapkan promosi perjalanan,” katanya.
Ia menilai keberadaan festival juga harus menciptakan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung.
Belanja wisatawan akan menggerakkan pedagang kuliner, perajin tapis, seniman, pekerja keamanan, kebersihan, logistik, transportasi dan berbagai jasa pendukung. Ketika omzet meningkat, rantai pasok ikut bergerak karena pelaku usaha membeli bahan baku dari petani, nelayan, pasar dan pemasok lokal.
Namun, Nairobi mengingatkan persoalan mendasar yang harus dipecahkan adalah wisatawan jangan hanya datang lalu pulang pada hari yang sama.
“Festival Krakatau memiliki peluang besar untuk menjadi festival unggulan nasional. Pemerintah perlu mengubah orientasi festival dari acara seremonial menjadi platform ekonomi daerah,” tegasnya.
Usep: 30 Ribu Wisatawan Belum Tentu Berdampak
Pandangan senada disampaikan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung untuk periode 2025–2028yang juga akademisi FEB Unila, Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. Ia menilai keberhasilan festival tidak boleh berhenti pada hitungan jumlah kepala yang hadir.
Menurut Usep, target 25.000–30.000 wisatawan hanya mengukur volume kunjungan, bukan dampak ekonomi.
“Kalau Festival Krakatau ingin dinilai bukan sekadar sebagai event pariwisata rutin, tetapi sebagai instrumen penggerak ekonomi Lampung, maka ukuran keberhasilannya harus bergeser dari ‘berapa orang yang datang’ menjadi ‘berapa besar nilai ekonomi yang tercipta dan siapa yang menikmatinya’,” kata Usep.
Ia memberikan gambaran sederhana. Dari 30 ribu pengunjung, apabila sebagian besar merupakan warga Lampung atau Bandarlampung yang tidak menginap dan tidak banyak berbelanja, maka hotel, restoran, transportasi dan UMKM belum tentu mengalami peningkatan omzet berarti.
Karena itu, sejumlah indikator harus diukur, antara lain lama tinggal wisatawan, belanja tambahan akibat festival, kenaikan omzet UMKM dan pelaku usaha dibandingkan hari normal.
Yang lebih penting, kata Usep, pemerintah perlu menghitung incremental economic impact.
“Misal selama festival terjadi Rp50 miliar transaksi, tetapi harus diukur berapa dari Rp50 miliar tersebut merupakan aktivitas ekonomi tambahan yang tidak akan terjadi kalau tidak ada Festival Krakatau,” ujarnya.
Usep bahkan menyebut pemerintah harus membangun local spending ecosystem.
Rantai ekonominya harus terlihat jelas: wisatawan membeli kopi, tapis atau kerajinan, kemudian uang masuk ke UMKM, tenaga kerja lokal dan pemasok lokal.
“Festival jangan berhenti pada menyediakan booth UMKM. Pemerintah harus membangun local spending ecosystem,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah meminimalkan penggunaan vendor dari luar daerah, memprioritaskan UMKM Lampung sebagai tenant, mengintegrasikan UMKM dengan hotel, restoran dan pelaku usaha pariwisata serta membuat voucher atau tourist pass yang dapat digunakan di UMKM lokal.
Bagi Usep, lama tinggal dan besaran spending jauh lebih penting daripada sekadar jumlah wisatawan.
“Lebih penting lama tinggal dan besaran spending. Karena lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan selama festival akan lebih berdampak ke ekonomi,” katanya.
Anggaran Harus Berhadapan dengan Dampak
Usep juga meminta anggaran Festival Krakatau dibandingkan dengan nilai dampak ekonomi yang dihasilkan.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui cost-benefit ratio penyelenggaraan festival.
“Kalau dampak ekonomi yang dihasilkan sama dengan atau lebih kecil dari anggaran, ya rugi. Untuk apa buat festival,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila jumlah wisatawan tinggi tetapi omzet UMKM tidak meningkat signifikan, kondisi tersebut merupakan red flag yang harus menjadi bahan evaluasi serius.
Jika harus memilih satu indikator utama, Usep memilih incremental local economic impact, yakni tambahan belanja wisatawan yang benar-benar dikeluarkan dan berputar di Lampung sebagai akibat langsung Festival Krakatau.
“Kalau hanya memilih satu indikator, menurut saya: Incremental Local Economic Impact, tambahan belanja wisatawan yang benar-benar dikeluarkan dan berputar di Lampung sebagai akibat langsung dari Festival Krakatau,” tegasnya.
Ardansyah: Buat Economic Impact Dashboard
Dosen Tetap FEB Universitas Bandar Lampung (UBL), Ardansyah, S.E., M.M., menilai target 25.000–30.000 wisatawan juga belum cukup menjadi ukuran keberhasilan ekonomi.
Ia menyarankan pemerintah menggunakan Economic Impact Dashboard, bukan satu indikator tunggal.
Indikator yang harus dipantau meliputi total pengeluaran wisatawan, rata-rata belanja per wisatawan, lama tinggal, persentase belanja lokal, peningkatan omzet UMKM, penyerapan tenaga kerja, tingkat hunian hotel, penerimaan daerah dan economic multiplier.
“Yang paling penting adalah membedakan gross spending dengan net economic impact,” kata Ardansyah.
Ia mencontohkan secara hipotetis, jika 30.000 wisatawan rata-rata membelanjakan Rp1,5 juta, maka total pengeluaran kotor mencapai Rp45 miliar.
Namun, angka tersebut tidak otomatis menjadi dampak ekonomi bersih Lampung karena masih harus dianalisis berdasarkan kebocoran ekonomi, transaksi dengan perusahaan luar daerah, barang dari luar daerah serta bagian transaksi yang tidak tinggal di Lampung.
Karena itu, target festival sebaiknya tidak hanya berbunyi “30 ribu wisatawan”, tetapi juga menyertakan target rata-rata pengeluaran dan proporsi belanja yang masuk ke usaha lokal.
“Target 30 ribu wisatawan dengan rata-rata belanja sekian rupiah dan persentase tertentu dibelanjakan pada usaha lokal. Dengan demikian, festival memiliki target ekonomi yang terukur,” ujarnya.
Jangan Cuma Hitung Jumlah UMKM
Ardansyah menekankan, pemerintah jangan hanya menghitung jumlah UMKM yang ikut festival.
Yang jauh lebih penting adalah berapa rupiah yang benar-benar diterima UMKM lokal.
Caranya dengan memperbanyak UMKM Lampung dalam rantai kegiatan festival, mulai dari kuliner, oleh-oleh, merchandise, transportasi, jasa kreatif, homestay hingga pemandu wisata.
Pemerintah juga didorong menerapkan local procurement policy, menggunakan QRIS dan data transaksi untuk mengukur belanja serta melakukan survei omzet UMKM sebelum, selama dan beberapa minggu setelah festival.
Menurut Ardansyah, pola pikir pemerintah juga perlu bergeser dari “How many tourists come?” menjadi “How much economic value does each tourist create and how much stays in Lampung?”
Ia memberi ilustrasi, 30 ribu wisatawan yang hanya tinggal satu hari dan membelanjakan Rp500 ribu menghasilkan potensi belanja Rp15 miliar. Sebaliknya, 15 ribu wisatawan yang tinggal tiga hari dan membelanjakan Rp1,5 juta berpotensi menghasilkan Rp67,5 miliar.
“30 ribu wisatawan yang belanjanya kecil bisa memberikan dampak ekonomi lebih rendah daripada 15 ribu wisatawan yang tinggal lebih lama dan membelanjakan lebih banyak,” katanya.
Festival Harus Berubah Menjadi Instrumen Ekonomi
Ardansyah menilai jika wisatawan tinggi tetapi omzet UMKM tidak meningkat signifikan, hal tersebut menunjukkan adanya decoupling antara tourist arrival dan local economic benefit.
Pemerintah harus mengevaluasi pola belanja wisatawan, lama tinggal, distribusi belanja, kualitas produk UMKM, desain festival hingga kebocoran ekonomi.
“Jumlah wisatawan tinggi tetapi UMKM tidak memperoleh manfaat harus dipandang sebagai masalah desain ekosistem ekonomi festival,” tegasnya.
Jika harus memilih satu indikator, Ardansyah juga menunjuk incremental local tourist spending atau peningkatan pengeluaran wisatawan yang benar-benar tinggal dan berputar dalam ekonomi lokal Lampung.
Ia merumuskan ukuran sederhananya:
Jumlah wisatawan × lama tinggal × rata-rata pengeluaran × persentase belanja lokal = dampak ekonomi lokal.
Dengan demikian, pertanyaan utama setelah Festival Krakatau bukan lagi sekadar berapa orang yang datang, melainkan berapa rupiah tambahan yang tercipta, siapa yang menerima, dan berapa lama uang tersebut berputar di Lampung.
DPRD: Festival Harus Terukur, Bukan Sekadar Meriah
Sorotan akademisi tersebut memperkuat dorongan DPRD Lampung agar Festival Krakatau tidak berhenti sebagai agenda seremonial.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, meminta pemerintah melakukan evaluasi berbasis data setelah seluruh rangkaian Festival Krakatau XXXV 2026 berakhir.
Fauzi menegaskan, festival harus mampu meningkatkan omzet UMKM, okupansi hotel, penggunaan transportasi lokal, kunjungan ke destinasi lain serta lama tinggal wisatawan.
“Festival Krakatau harus naik kelas. Jangan hanya menjadi festival yang ramai di panggung, tetapi sepi manfaat bagi masyarakat,” tegas Fauzi.
Ia juga mendorong dilakukan economic impact assessment untuk mengetahui berapa uang wisatawan yang benar-benar masuk dan berputar di Lampung.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansyah, sebelumnya memastikan Festival Krakatau XXXV 2026 tidak dirancang hanya sebagai seremoni.
Disparekraf menargetkan sekitar 25.000–30.000 wisatawan selama seluruh rangkaian festival. Namun, pemerintah daerah juga mengakui belum menetapkan target nominal tertentu untuk dampak ekonomi dalam rupiah.
Festival Krakatau XXXV 2026 dijadwalkan berlangsung 25–30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai, Enggal, Bandarlampung, dengan tema “Nengah Nyappur” dan masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Kini, tuntutan terhadap Festival Krakatau semakin jelas: bukan hanya ramai, tetapi harus menghasilkan.
Sebab, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan berapa banyak wisatawan yang memenuhi lokasi festival, melainkan berapa lama mereka tinggal, berapa besar uang yang mereka belanjakan, berapa banyak yang masuk ke kantong pelaku usaha lokal, dan seberapa besar uang tersebut berputar kembali dalam ekonomi Lampung. (cah).
