BANDAR LAMPUNG — Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah tidak hanya diarahkan untuk mengurangi backlog hunian dan meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga didorong menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mempercepat pelaksanaan program perumahan melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, perbankan, serta asosiasi pengembang.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026).
Rapat koordinasi yang dihadiri perbankan nasional dan daerah serta sejumlah asosiasi pengembang itu membahas percepatan penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, pengembang dan pemerintah daerah,” ujar Mirza.
BEDAH RUMAH NAIK 450 PERSEN
Pemprov Lampung mencatat peningkatan signifikan alokasi program bedah rumah pada 2026. Jumlahnya melonjak sekitar 450 persen dibandingkan capaian 2025 yang tercatat 2.394 unit.
Dari total sasaran yang harus dituntaskan, sebanyak 9.000 unit telah terverifikasi, sementara 3.434 unit lainnya masih dalam proses penyelesaian verifikasi.
Gubernur menginstruksikan jajaran terkait mempercepat proses tersebut melalui koordinasi dengan balai kementerian serta pemerintah kabupaten dan kota.
Targetnya, Lampung mampu mencatat kinerja penyaluran program perumahan yang baik di tingkat nasional.
Namun, Mirza menegaskan penyelesaian persoalan backlog perumahan tidak cukup hanya melalui program bedah rumah. Penyediaan rumah baru, terutama rumah bersubsidi, juga harus dipacu.
“Tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memangkas berbagai hambatan birokrasi yang menghambat pembangunan perumahan. Dinas teknis juga diperintahkan berkoordinasi dengan seluruh bupati dan wali kota untuk mempercepat proses perizinan.
Di sisi lain, perbankan didorong memperluas akses pembiayaan bagi MBR dengan dukungan kesiapan lahan serta konektivitas infrastruktur.
13.276 RUMAH HARUS SELESAI DESEMBER
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty mengatakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) difokuskan untuk mengatasi kesenjangan kelayakan hunian dengan mengubah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Persoalannya, batas waktu penyelesaian program tersebut ditargetkan Desember 2026.
“Karena kita harus pada bulan Desember ini menyelesaikan yang sangat banyak, 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, Pemerintah Kota, kemudian Pemerintah Provinsi,” kata Rini.
Menurut dia, verifikasi faktual terhadap penerima bantuan menjadi bagian penting untuk memastikan program tepat sasaran. Pemerintah daerah juga diminta segera mengusulkan pengganti apabila terdapat calon penerima yang tidak memenuhi persyaratan.
Untuk memperlancar pencairan bantuan, Kementerian PKP menggandeng Bank Mandiri sebagai bank penyalur BSPS di Lampung dan meminta distribusi buku tabungan penerima bantuan dipercepat.
EFEK BERANTAI KE TENAGA KERJA
Program perumahan juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi berantai. Pembangunan dan perbaikan rumah membutuhkan tenaga tukang, pekerja angkutan, toko bangunan, hingga pemasok material.
Rini memperkirakan setiap unit rumah dapat menyerap sekitar dua tenaga kerja dalam proses pembangunan. Dengan jumlah sasaran BSPS sebanyak 13.276 unit, potensi penyerapan tenaga kerja langsung mencapai sekitar 26.000 orang.
“Dianggap satu rumah bisa menyerap tenaga kerja adalah dua tenaga kerja, jadi tukang. Jadi dikalikan dua saja sudah 26.000-an untuk tenaga kerja yang terserap dalam program BSPS bedah rumah ini,” jelasnya.
Efek ekonomi tersebut, lanjut Rini, tidak berhenti pada pekerja konstruksi. Aktivitas pembangunan juga menggerakkan toko bangunan, jasa angkutan material, pemasok bahan bangunan dan berbagai sektor pendukung lainnya.
“Apalagi nanti untuk rumah subsidi. Kemudian juga untuk toko bangunan, ada sopir yang mengangkut bahan bangunan dan lain-lain. Itu sangat penting, roda perekonomian khususnya di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga memfasilitasi penanganan backlog kepemilikan melalui rumah bersubsidi atau FLPP bersama BP Tapera, perbankan dan pengembang.
Pemerintah juga memperkenalkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Kredit Program Perumahan (KPP) berbunga rendah yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, termasuk pekerja rumahan dan toko material bangunan.
LAMPUNG BERPOTENSI JADI PILOT PROJECT RUMAH.GO.ID
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengungkapkan rencana pengembangan platform satu data perumahan nasional melalui rumah.go.id.
Platform tersebut direncanakan diperkenalkan dalam agenda akad massal perumahan pada 17 Desember 2026 di Jombang, Jawa Timur, yang direncanakan dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.
Wilson menyebut Lampung berpeluang menjadi salah satu daerah pilot project platform tersebut.
Rumah.go.id nantinya dirancang mengintegrasikan berbagai informasi dalam ekosistem perumahan, mulai dari data kebutuhan konsumen, persebaran calon pembeli rumah subsidi, lokasi potensial pembangunan, rantai pasok material, hingga informasi kuota KPR bagi bank penyalur.
“Nanti akan lengkap di sana semua informasi bagi semua ekosistem perumahan. Jadi misalnya data demand, utamanya dari data demand, demand driven. Jadi ketahuan demand-nya ini konsumen peminat rumah FLPP ada di mana,” jelas Wilson.
Dengan sistem berbasis kebutuhan pasar tersebut, pengembang diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai lokasi pembangunan rumah dan kebutuhan konsumen.
Data yang terintegrasi juga akan memberikan informasi mengenai kebutuhan material bangunan berdasarkan permintaan perumahan di suatu wilayah.
“Semua data ini akan lengkap, termasuk nanti informasi kepada material. Jadi nanti akan ketahuan misalnya demand-nya sekian, maka butuh pasokan semen sekian, di mana, butuh material di mana dan jumlahnya berapa,” katanya.
Wilson menambahkan rumah.go.id tidak hanya mencakup rumah subsidi, tetapi juga rumah komersial.
“Semoga ini menjawab kebutuhan sehingga dapat kita laksanakan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah ini dengan baik,” ujarnya.
Bagi Lampung, percepatan program perumahan kini tidak sekadar mengejar tambahan jumlah rumah. Program tersebut diarahkan menjadi ekosistem yang menghubungkan kebutuhan hunian, pembiayaan, pengembang, material bangunan, infrastruktur dan tenaga kerja dalam satu rantai ekonomi daerah. (*).
