Bandarlampung – Masa depan ekonomi desa tak cukup hanya bertumpu pada hasil bumi. Kopi, kakao, singkong, dan berbagai komoditas lokal membutuhkan sentuhan kreativitas, kemampuan mengelola modal, akses pembiayaan, serta keberanian generasi muda untuk mengubahnya menjadi produk bernilai tambah.
Dari desa, peluang pertumbuhan ekonomi baru itu mulai dirajut melalui Program Siger Taruna Preneur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung, Karang Taruna Provinsi Lampung, PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (BPD Lampung), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) Perwakilan Lampung berkolaborasi mendorong lahirnya wirausaha muda yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, inovatif, dan tepercaya. Sejalan dengan momentum 15 tahun OJK, penguatan literasi dan inklusi keuangan diarahkan agar tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi berlanjut menjadi akses pembiayaan, pengembangan usaha, hingga perluasan pasar.
Di tengah tantangan ekonomi dan derasnya tawaran keuangan digital, pemuda desa membutuhkan lebih dari sekadar semangat berusaha. Mereka harus mampu merencanakan keuangan, menghitung kebutuhan modal, mengelola risiko, memilih layanan keuangan legal, serta mengenali ancaman pinjaman online ilegal, investasi ilegal, dan judi online.
Di sinilah Siger Taruna Preneur mengambil peran. Program tersebut dirancang sebagai perjalanan pemberdayaan ekonomi yang menghubungkan potensi pemuda desa dengan ekosistem jasa keuangan formal.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, menegaskan, program ini tidak berhenti pada kegiatan literasi keuangan, melainkan diarahkan untuk membangun kapasitas usaha dan membuka jalan bagi tumbuhnya pelaku usaha baru di perdesaan.
“Siger Taruna Preneur tidak berhenti pada kegiatan literasi keuangan. Program ini dirancang sebagai sebuah journey pemberdayaan yang menghubungkan pemuda desa dengan peningkatan kapasitas usaha, akses keuangan formal, pendampingan, dan akses pasar. Tujuan akhirnya adalah melahirkan wirausaha muda desa yang produktif, bankable, dan mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di desanya,” kata Otto.
Program ini sekaligus menandai perluasan peran Karang Taruna di bawah kepemimpinan Wahrul Fauzi Silalahi, S.H., M.H. Organisasi kepemudaan yang selama ini dikenal melalui kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut didorong menjadi simpul penggerak kewirausahaan dan edukasi keuangan di tingkat desa.
Karang Taruna tidak meninggalkan fungsi sosialnya. Sebaliknya, peran itu diperluas agar pemuda mampu menjawab persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kapasitas pengembangan usaha, hingga kerentanan terhadap praktik keuangan ilegal.
Melalui pendekatan langsung ke masyarakat pekon, Karang Taruna diharapkan menjadi jembatan antara edukasi keuangan dan kebutuhan riil calon entrepreneur. Pemuda tidak hanya diajak memahami pentingnya menabung, tetapi juga belajar memisahkan keuangan pribadi dan usaha, menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, serta menyiapkan administrasi agar usahanya layak mengakses pembiayaan formal.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Lampung, DesaKu Maju, melalui penguatan pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan ekonomi perdesaan.
Peluncuran Siger Taruna Preneur ditandai dengan sejumlah langkah konkret. Direktur Utama BPD Lampung, Indra Merviana, menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) terintegrasi dengan rekening BPD Lampung. Integrasi tersebut menjadi pintu awal untuk mendekatkan pemuda pada layanan keuangan formal.
Sementara itu, Kepala BEI Perwakilan Lampung, Hendi Prayogi, menyerahkan pembukaan rekening efek sebagai bagian dari pengenalan investasi legal dan bertanggung jawab. Edukasi ini juga menekankan pentingnya menghindari aktivitas keuangan ilegal dan judi online.
Di sisi lain, Ketua Karang Taruna Provinsi Lampung menyerahkan basis data calon entrepreneur dari enam desa yang menjadi proyek percontohan di tiga kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pesawaran, dan Lampung Tengah.
Ketiga langkah itu menjadi penanda dimulainya fase pertama, yakni literasi dan peningkatan kesadaran. Tahapan awal ini penting untuk memetakan kebutuhan calon wirausaha, memperkenalkan layanan keuangan formal, sekaligus menyiapkan fondasi bagi pengembangan usaha selanjutnya.
Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada keberlanjutan program. Literasi yang baik harus diikuti peningkatan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan yang sesuai kebutuhan, dan kemampuan menembus pasar.
Karena itu, Siger Taruna Preneur ditargetkan berjalan berkelanjutan hingga 2028. Program akan dikembangkan melalui tahapan literasi dan peningkatan kapasitas, pengembangan usaha, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan akses pasar sesuai tingkat kesiapan masing-masing usaha.
Pemerintah Provinsi Lampung menyambut program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun perekonomian yang inklusif dan inovatif.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., yang hadir mewakili gubernur, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk membuka ruang bagi generasi muda desa agar berani berwirausaha dan menciptakan nilai tambah dari potensi lokal.
Kopi, kakao, dan singkong, misalnya, tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Dengan pengolahan, pengemasan, merek yang kuat, serta strategi pemasaran yang tepat, produk lokal berpeluang memiliki nilai jual lebih tinggi dan menjangkau konsumen yang lebih luas.
Ketika proses produksi, pengolahan, hingga pemasaran melibatkan pelaku usaha lokal, perputaran ekonomi pun berpeluang lebih besar terjadi di desa. Dampaknya bukan hanya bagi pengusaha muda, melainkan juga petani, pekerja, pemasok bahan baku, dan masyarakat sekitar.
Pemerintah provinsi juga mendorong organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, serta mitra industri untuk mengawal keberlanjutan program agar dapat mencetak ribuan wirausaha muda yang mandiri dan berdaya saing.
Siger Taruna Preneur membawa pesan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar membuka rekening atau mengenalkan produk jasa keuangan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuan masyarakat menggunakan layanan tersebut secara tepat, aman, dan produktif untuk memperkuat perekonomian.
Bagi pemuda desa, akses pembiayaan harus disertai kesiapan usaha. Modal perlu dikelola dengan perhitungan yang matang, pencatatan keuangan harus tertib, dan produk harus mampu menjawab kebutuhan pasar. Tanpa fondasi tersebut, peluang pembiayaan belum tentu berujung pada usaha yang berkelanjutan.
Karena itu, kolaborasi OJK, Pemprov Lampung, Karang Taruna, BPD Lampung, dan BEI menjadi penting untuk menyatukan edukasi, pendampingan, akses keuangan, serta pengembangan pasar dalam satu ekosistem.
Memasuki 15 tahun perjalanan OJK, agenda penguatan sektor jasa keuangan menemukan relevansinya hingga ke tingkat desa. Stabilitas harus berjalan bersama inklusi, inovasi perlu disertai perlindungan konsumen, dan akses keuangan harus membuka kesempatan ekonomi yang nyata.
Siger Taruna Preneur kini memulai langkah dari enam desa percontohan. Perjalanan hingga 2028 akan menjadi ujian untuk membuktikan apakah kolaborasi ini mampu melahirkan wirausaha yang bertahan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi lokal.
Sebab, kemandirian ekonomi desa tidak lahir hanya dari besarnya potensi alam. Ia tumbuh ketika generasi mudanya memiliki pengetahuan, keberanian berusaha, akses terhadap pembiayaan yang bertanggung jawab, dan kesempatan untuk membawa produk desanya bersaing di pasar yang lebih luas. (Sandi).
