DPRD Lampung Soroti Nasib Peserta Desil 5–8, Pemprov Diminta Siapkan Anggaran dan Jamin Kepastian Layanan Kesehatan
BANDAR LAMPUNG – Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif menjadi perhatian serius Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, dr. Sasa Chalim. Ia mendesak pemerintah memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di tengah penataan data dan pengalihan pembiayaan bantuan iuran.
Sasa mengingatkan, jangan sampai masyarakat baru mengetahui kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika sudah berada di rumah sakit dan membutuhkan penanganan medis.
“Jangan sampai warga sudah datang ke rumah sakit, ternyata BPJS-nya tidak aktif. Sedang sakit saja sudah berat, jangan ditambah kebingungan harus mengurus ke mana dan siapa yang membayar,” tegas Sasa.
Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan aspirasi yang diterimanya dalam kegiatan reses maupun agenda penyerapan aspirasi setiap bulan, banyak warga mengeluhkan status kepesertaan BPJS Kesehatan yang mendadak nonaktif. Kondisi ini juga dialami masyarakat kelompok desil 5–8 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurutnya, kelompok masyarakat tersebut tetap membutuhkan perlindungan pembiayaan kesehatan karena berada dalam kondisi rentan secara ekonomi.
Di tengah pembahasan skema pembagian tanggung jawab pembiayaan bantuan iuran, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial mengarahkan pembagian berdasarkan kelompok desil. Desil 1–4 ditanggung pemerintah pusat, desil 5–6 menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sedangkan desil 7–8 dibebankan kepada pemerintah provinsi.
Sasa menilai, pembagian tanggung jawab tersebut harus dibarengi kesiapan anggaran, validitas data, serta kepastian waktu peralihan penanggung iuran. Jangan sampai persoalan administrasi dan pembiayaan justru mengorbankan hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan.
“Pembagian tugas itu harus membuat pelayanan lebih jelas. Jangan sampai pusat dan daerah masih menyelesaikan urusan pembiayaan, sementara warga kehilangan perlindungan. Warga perlu kepastian bisa berobat,” ujarnya.
Sebagai seorang dokter, Sasa juga menaruh perhatian khusus terhadap pasien yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Di antaranya pasien cuci darah, kemoterapi, tuberkulosis (TB), HIV, hingga ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan secara rutin.
Ia menegaskan, perpindahan skema pembiayaan tidak boleh menjadi alasan terhentinya pengobatan pasien.
“Pengobatan mereka tidak boleh terputus hanya karena status kepesertaannya sedang dipindahkan,” tandasnya.
Untuk memastikan perlindungan masyarakat, Komisi V DPRD Lampung akan mengawal kesiapan anggaran pemerintah provinsi bagi pembiayaan peserta desil 7–8 dalam pembahasan APBD 2027.
Sasa juga meminta pemerintah membuka data peserta yang akan dialihkan secara transparan agar tidak terjadi kesalahan sasaran maupun kekosongan perlindungan selama proses transisi.
Tak hanya soal anggaran, ia mendorong pemerintah daerah, dinas sosial, dinas kesehatan, dan BPJS Kesehatan memperkuat layanan pengaduan serta pendampingan masyarakat. Warga yang mengalami kendala harus dibantu mengecek status kepesertaan, memperbaiki data, hingga menyelesaikan proses reaktivasi.
Masyarakat dapat memeriksa status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center BPJS Kesehatan 165, WhatsApp PANDAWA 0811-8165-165, maupun mendatangi dinas sosial setempat untuk mengajukan reaktivasi sesuai ketentuan.
“Kalau datanya keliru, bantu perbaiki. Kalau perlu pengalihan pembiayaan, dampingi sampai jelas. Jangan warga disuruh bolak-balik mengurus sendiri,” katanya.
Sasa menegaskan, keberhasilan kebijakan penataan kepesertaan BPJS Kesehatan bukan sekadar tertib administrasi atau pembagian beban anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
“Ukuran keberhasilannya sederhana: masyarakat tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan saat membutuhkan,” pungkasnya. (*).
