Delapan Bulan Kemitraan, Pembukuan dan Pembagian Keuntungan Dipersoalkan – Hilman: Kami Hanya Menuntut Hak dan Keterbukaan!
LAMPUNG TIMUR – Perselisihan kerja sama pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Timur berujung ke meja hijau. Persoalan transparansi pembukuan dan pembagian keuntungan yang dipersoalkan pemilik dapur kini resmi bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Sukadana.
Hilman, selaku pemilik dapur, menggugat Tika yang selama ini berperan sebagai pemodal dalam kerja sama tersebut. Perkara itu telah terdaftar dengan Nomor Register 74/Pdt.G./PN.SDN.
Dalam materi gugatannya, Hilman mendalilkan bahwa selama kerja sama berlangsung lebih dari delapan bulan, dirinya tidak menerima pembagian keuntungan sebagaimana kesepakatan awal kedua belah pihak.
Persoalan semakin meruncing lantaran permintaan transparansi laporan keuangan yang disebut telah berulang kali disampaikan tidak kunjung mendapatkan kejelasan.
Hilman mengaku tidak pernah memperoleh perhitungan terperinci mengenai pemasukan, pengeluaran, hingga sisa keuntungan yang seharusnya menjadi dasar pembagian hasil usaha.
“Kami sudah menjalankan kerja sama ini dengan sungguh-sungguh. Namun, selama lebih dari delapan bulan berjalan, pembagian keuntungan yang menjadi hak kami belum mendapatkan kejelasan. Kami juga sudah berulang kali meminta laporan keuangan secara transparan, mulai dari pemasukan, pengeluaran hingga keuntungan bersih, tetapi belum memperoleh perhitungan yang jelas,” ungkap Hilman.
Ia menegaskan, langkah hukum yang ditempuh bukan semata-mata untuk memperpanjang perselisihan, melainkan mendapatkan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai kesepakatan awal.
“Kami tidak meminta lebih dari apa yang menjadi hak kami. Kami hanya menginginkan keterbukaan, kejelasan pembukuan, serta pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Karena persoalan ini tidak kunjung menemukan penyelesaian, akhirnya kami memilih menempuh jalur hukum,” tegasnya.
Menurut Hilman, transparansi merupakan fondasi penting dalam sebuah kemitraan. Terlebih, kerja sama pengelolaan dapur MBG membutuhkan pengelolaan administrasi dan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap proses persidangan di PN Sukadana dapat mengungkap secara terang persoalan yang menjadi pokok sengketa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap semuanya bisa terungkap secara terang di persidangan. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara adil sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
**DUA KANTOR HUKUM BERPISAH KUBU**
Dalam perkara tersebut, Hilman selaku penggugat memberikan kuasa hukum kepada Kantor APN Law Firm and Partners.
Sementara Tika selaku tergugat menunjuk Kantor Hukum Sopian Sitepu and Partners untuk memberikan pendampingan hukum dalam menghadapi gugatan tersebut.
Hingga berita ini disusun, pihak Tika belum memberikan keterangan resmi terkait dalil-dalil gugatan yang diajukan Hilman. Seluruh dalil penggugat masih harus dibuktikan dalam persidangan. Prinsip praduga tak bersalah serta hak jawab dan pembelaan tergugat tetap dihormati.
**JADI PERHATIAN PUBLIK**
Sengketa kemitraan dapur MBG ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan program yang menyangkut kepentingan publik. Persoalan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pengelolaan usaha yang terlibat dalam program MBG membutuhkan tata kelola profesional, administrasi tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang jelas.
Transparansi pemasukan, pengeluaran, pembagian keuntungan, serta kesepakatan tertulis menjadi aspek penting untuk mencegah konflik antarmitra.
Kini, perkara Nomor 74/Pdt.G./PN.SDN masih bergulir di Pengadilan Negeri Sukadana dan menunggu agenda persidangan berikutnya.
Publik menanti bagaimana proses hukum akan mengungkap duduk perkara sengketa kerja sama dapur MBG di Lampung Timur tersebut. **(*)**
Catatan redaksi: Kutipan Hilman di atas merupakan penyusunan berdasarkan materi dan pokok keterangan yang diberikan, bukan transkrip wawancara verbatim. Sebaiknya dikonfirmasi kepada Hilman sebelum dipublikasikan sebagai kutipan langsung. (*).
