“Kemenhut Keluarkan Izin PHAT Kerja Sama Korporasi–Masyarakat untuk Pengambilan Kayu per Oktober 2025”
SUMATERA UTARA – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irwan akhirnya buka suara secara blak-blakan mengenai dugaan penyebab rangkaian bencana banjir bandang yang menewaskan ratusan warganya dalam dua tahun terakhir. Ia menyesalkan kebijakan Kementerian Kehutanan yang kembali mengizinkan aktivitas penebangan hutan di Sumatera Utara dalam dua tahun terakhir.
Menurut Gus Irwan, kondisi Tapsel terus dilanda bencana besar sejak 2024. Pada 24 November 2024, banjir bandang menerjang Sipange Siunjam, membawa kayu gelondongan dari hulu dan menewaskan dua warga. Menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan kembali dihantam banjir bandang dengan pola yang sama: air bah membawa gelondongan kayu. “Dari fakta itu jelas ada penebangan di hulu,” tegasnya.
Rehabilitasi Belum Selesai, Bencana Baru Kembali Terjadi
Setelah serangkaian bencana awal, Pemkab Tapsel mengajukan anggaran rehabilitasi-rekonstruksi sebesar Rp28 miliar, namun hanya disetujui Rp10 miliar oleh BNPB.
Belum tuntas pelaksanaan rehabilitasi, banjir bandang kembali menghantam Tapsel tahun ini. Tiga desa—Garoga, Huta Godang, dan Aek Ngadol—hancur luluh lantak. Banyak rumah musnah, warga tewas, dan sebagian masih hilang. Desa Garoga bahkan nyaris hilang tersapu banjir.
Surat Kemenhut: Awalnya Dihentikan, Lalu Izin Dibuka Lagi
Dalam wawancara dengan Tribun-medan.com usai mengunjungi pengungsian warga di Batangtoru, Sabtu (29/11), Gus Irwan mengungkapkan bahwa Pemkab Tapsel menerima surat dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan pada Juli 2025.
Isi surat tersebut menyatakan penghentian sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) antara korporasi dan masyarakat setempat untuk pengambilan kayu. Ia mengaku lega, karena pemulihan tutupan hutan sangat penting mencegah bencana.
Namun ketenangan itu sirna. “Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau nggak salah, izin itu dibuka lagi. Padahal saya sudah senang awalnya. Kalau penebangan terus dilakukan, kerusakan lingkungan pasti makin besar,” ujar Gus Irwan.
Atas hal itu, Pemkab Tapsel melayangkan surat keberatan pada 14 November 2025 agar aktivitas penebangan dihentikan kembali. Namun pada awal November, kerja sama korporasi–masyarakat sudah lebih dulu beroperasi kembali. Hanya 11 hari kemudian, pada 25 November, banjir bandang besar menghantam Batangtoru.
Pertanyakan PNBP dan Izin Penebangan
Gus Irwan mempertanyakan kebijakan yang membuka kembali izin penebangan tersebut. Ia menyinggung kemungkinan adanya pertimbangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari perusahaan yang beroperasi di Tapanuli Tengah—yang diduga menjadi sumber gelondongan kayu saat banjir bandang.
“Berapa PNBP yang diterima sehingga perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan seharusnya berfokus menjaga hutan, bukan mendorong eksploitasi yang merusak ekosistem.
Kayu Diduga Berasal dari Tapteng
Dari keterangan warga, gelondongan kayu yang hanyut saat banjir bandang Batangtoru berasal dari wilayah Tapanuli Tengah. Ada aktivitas penebangan besar-besaran: kayu layak jual diangkut, sisanya dibiarkan menjadi “bom waktu” bencana.
Gus Irwan juga menyoroti kontradiksi antar-direktorat di Kementerian Kehutanan: Direktorat Konservasi SDA, yang bertugas menjaga hutan, dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari, yang memberi izin pemanfaatan kayu.
“Jangan-jangan indikator utamanya memang PNBP. Kalau itu indikatornya, ya pasti izin diberikan terus. Ada kayu keluar, PNBP masuk. Tapi setiap kayu keluar, ekosistem rusak,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa izin PHAT memang bukan di kawasan hutan lindung, namun tetap wajib mempertimbangkan keberadaan satwa langka, termasuk Orangutan Tapanuli di Batangtoru.
“Nyawa Manusia Tidak Bisa Diukur dengan Rupiah”
Gus Irwan menegaskan kembali bahwa kerugian akibat banjir bandang jauh melebihi nilai PNBP yang masuk ke negara. “Kalau menyangkut nyawa manusia, nggak ada lagi hitungan rupiah,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat memperjelas arah tata kelola hutan lestari.
217 Meninggal, 209 Masih Hilang
Data terbaru BNPB, Minggu (30/11/2025), mencatat 217 orang meninggal dunia akibat bencana banjir bandang di Sumatera Utara. Sementara 209 orang lainnya masih hilang.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa listrik dan air bersih mulai pulih di sejumlah titik, meski masih banyak lokasi yang terisolasi. “PLN sudah menurunkan personel, tapi kami minta percepatan, khususnya di wilayah yang terputus, karena sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya. (*).
