Bandarlampung — Dugaan aktivitas pembalakan hutan secara ilegal di Kabupaten Pesisir Barat memicu kekhawatiran serius akan potensi bencana alam. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Golkar, Ismet Roni, meminta Pemerintah Provinsi Lampung dan Kapolda Lampung mengambil langkah cepat sebelum terjadi musibah yang lebih besar.
Ismet menegaskan bahwa penanganan segera diperlukan mengingat kondisi cuaca ekstrem yang tengah melanda berbagai wilayah di Sumatera.
“Dikhawatirkan akan terjadi bencana alam. Pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Kapolda Lampung secepatnya mengambil tindakan,” tegas Ismet Roni, Sabtu (6/12).
Sebelumnya, beredar luas sebuah video yang memperlihatkan sejumlah pria melakukan aktivitas penebangan pohon di kawasan perbukitan. Lokasi tersebut diketahui berada di Pugung Penengahan, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat.
Dalam video tampak dua orang pria memotong batang kayu berukuran besar yang telah ditebang dan disusun di area bukit. Kondisi ini membuat warga resah, apalagi di tengah cuaca ekstrem yang dapat memicu longsor.
Sejumlah warga menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap potensi bencana yang bisa saja terjadi jika pembalakan terus berlangsung.
“Tolong dihentikan aktivitas itu. Kepada pemerintah dan aparat hukum tolong ditindak jika memang itu melanggar,” ujar Ajo, warga setempat, Sabtu (6/12).
Ia mengatakan masyarakat trauma dengan serangkaian bencana yang baru-baru ini menimpa wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Kami takut terjadi bencana seperti di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Ini lagi cuaca buruk, jangan rusak ekosistem. Penebangan bisa bikin longsor nantinya,” lanjutnya.
Warga lain, Andala, menambahkan bahwa aktivitas serupa sebenarnya sudah berlangsung lama.
“Sudah lama, tapi anehnya kok nggak tersentuh. Kami juga warga takut, apa ini punya orang kuat atau bagaimana. Harapan kami setelah ini segera dihentikan, karena sudah ada contohnya di Sumatera,” ujarnya.
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum bencana benar-benar terjadi. Polisi dan instansi terkait diminta menelusuri kebenaran aktivitas dalam video tersebut dan menindak tegas jika terbukti melanggar aturan kehutanan. (*).
