Bandarlampung — Rencana Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan pinjaman daerah senilai Rp1 triliun ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) menuai sorotan tajam. Pusat Studi Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik, SIGER Institute, menilai kebijakan pembiayaan untuk perbaikan 18 ruas jalan prioritas tersebut harus dibuka secara transparan dan diuji publik, terutama terkait peralihan kreditur dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) ke bank komersial daerah luar provinsi.
Direktur Eksekutif SIGER Institute, Ahmad Naufal A. Caya, menegaskan bahwa pinjaman daerah merupakan instrumen sah untuk percepatan pembangunan. Namun, perubahan skema pembiayaan dinilai memunculkan pertanyaan mendasar soal efisiensi fiskal dan beban jangka panjang terhadap APBD.
“Publik perlu tahu alasannya. PT SMI adalah Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang umumnya menawarkan bunga lebih lunak untuk pembangunan daerah. Jika beralih ke Bank BJB yang berstatus BUMD/komersial, apakah cost of fund-nya lebih rendah atau justru membebani APBD ke depan? Ini yang harus dibuka secara transparan,” ujar Naufal dalam keterangan tertulis, Senin (19/1/2026).
SIGER Institute mengingatkan Pemprov Lampung agar cermat menghitung Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Selisih suku bunga antara skema pemerintah dan perbankan komersial, kata Naufal, berpotensi mencapai miliaran rupiah—dana yang seharusnya dapat dialokasikan ke sektor prioritas lain seperti pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai rakyat Lampung menikmati jalan mulus hari ini, tetapi ‘berpuasa’ pembangunan di sektor lain selama bertahun-tahun karena APBD tersedot untuk membayar bunga komersial yang tinggi. Itu kebijakan yang tidak berkelanjutan,” tegasnya.
Dari perspektif komunikasi politik, SIGER Institute menilai peminjaman ke BUMD milik provinsi lain berpotensi menjadi isu sensitif jika tidak dikelola dengan narasi yang jelas. Publik, kata Naufal, akan mempertanyakan posisi Bank Lampung sebagai bank daerah sendiri.
“Pemprov harus menjelaskan: mengapa BJB? Apakah ada kendala di PT SMI? Tanpa penjelasan, ini bisa menjadi bola liar spekulasi politik. Jika memungkinkan, kami menyarankan skema sindikasi yang melibatkan Bank Lampung agar perputaran uang tetap dirasakan di daerah,” kata akademisi Ilmu Komunikasi Universitas Tulang Bawang itu.
Sebagai jalan tengah, SIGER Institute merekomendasikan tiga langkah utama: (1) membuka perbandingan skema pembiayaan PT SMI dan BJB secara apple-to-apple kepada publik; (2) memastikan 18 ruas jalan benar-benar jalur logistik strategis yang mendorong ekonomi, bukan kepentingan elektoral; dan (3) memperketat pengawasan kualitas pekerjaan karena dana pinjaman pada akhirnya ditanggung rakyat.
“Masyarakat mendukung penuh perbaikan jalan sebagai urat nadi ekonomi Lampung. Namun dukungan itu harus dibarengi prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas. Berani berutang, harus berani transparan,” pungkas alumnus pascasarjana Universitas Paramadina tersebut. (*).
