Inspektorat Berubah dari “Menakutkan” Menjadi Mitra Pemerintahan
BANDARLAMPUNG — Sosok Bayana muncul sebagai figur kunci di balik perubahan wajah Inspektorat Provinsi Lampung. Memasuki awal 2026, lembaga pengawasan internal itu tak lagi identik dengan momok yang ditakuti, melainkan menjelma mitra strategis yang disegani dalam menjaga tata kelola pemerintahan.
Perubahan tersebut berangkat dari kepemimpinan Bayana sejak awal 2025. Dengan pendekatan assurance atau penjaminan, ia menggeser paradigma pengawasan dari sekadar mencari kesalahan menjadi upaya pencegahan sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan.
“Inspektur menentukan baik-buruknya pemerintahan daerah. Kami harus menjadi mitra bagi perangkat daerah, bukan sekadar pemeriksa di akhir,” ujar Bayana.
Ia menegaskan, pembenahan dimulai dari internal Inspektorat. Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diperketat tanpa kompromi, dengan prinsip No Korupsi dan No Pungli. Disiplin dan etika kerja ditegakkan sebagai fondasi utama sebelum melakukan pengawasan ke organisasi perangkat daerah.
Transformasi pengawasan diperkuat melalui inovasi digital Si AWAS, aplikasi yang memungkinkan Inspektorat memantau langsung pengelolaan anggaran seluruh OPD. Sistem ini menghadirkan pendampingan real-time dan mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hasilnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penilaian hijau dan menempatkan Lampung dalam 10 besar nasional koordinasi pencegahan korupsi. Capaian tersebut diperkuat apresiasi BPKP atas tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mencapai 86 persen.
Meski mengedepankan pencegahan, Inspektorat tetap tegas dalam penindakan. Sepanjang 2025, melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus), sebanyak 29 PNS dan 2 PPPK diproses dan direkomendasikan sanksi sesuai ketentuan disiplin.
Bayana juga memastikan setiap isu sensitif, termasuk dugaan jual beli jabatan, ditangani berbasis data dan bukti. “Rekomendasi jabatan dan penindakan harus melalui Inspektorat. Semua ada jejaknya,” tegasnya.
Menatap 2026, Bayana memandang tugasnya sebagai bentuk pengabdian. Ia berharap dapat meninggalkan warisan pemerintahan yang bersih, tertib, dan berintegritas.
“Tugas saya menjaga Gubernur dan Pemerintah Provinsi Lampung. Caranya dengan memastikan seluruh perangkat bekerja sesuai aturan dan visi pembangunan daerah,” pungkasnya. (*).
