Bandar Lampung — Keberhasilan Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman RI mendapat apresiasi luas. Namun, capaian administratif tersebut diingatkan agar tidak berhenti pada simbol prestasi semata, melainkan harus berdampak nyata terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik sekaligus mantan anggota DPR RI Dapil Lampung I Fraksi PDI Perjuangan, Endro S. Yahman, menilai capaian tersebut patut diapresiasi sebagai kemajuan penting dalam tata kelola pemerintahan.
“Patut diapresiasi pencapaian pelayanan publik dengan kualitas tertinggi. Ini menunjukkan adanya kemajuan administratif dan kepatuhan di bidang pelayanan,” ujar Endro S. Yahman, Rabu (29/1/2026).
Namun demikian, Endro yang juga kandidat doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB) menekankan bahwa prestasi administratif belum tentu mencerminkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.
“Perlu dipikirkan secara serius agar prestasi administrasi ini berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi. Harus disadari oleh para pemangku kebijakan, capaian kepatuhan pelayanan belum otomatis berbanding lurus dengan kualitas perbaikan ekonomi daerah,” tegasnya.
Ia menyoroti fakta belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung tahun 2025 sebagai indikator bahwa kinerja ekonomi masih perlu mendapat perhatian serius, meskipun secara administratif pemerintah daerah mencatat prestasi tinggi.
“Memang dua hal ini tidak berkorelasi langsung. Fenomenanya terlihat jelas, ketika prestasi pelayanan publik diraih, tetapi target PAD justru tidak tercapai,” kata Endro.
Lebih jauh, Endro mendorong Ombudsman RI untuk melakukan penyesuaian paradigma dalam penilaian pelayanan publik, khususnya di daerah otonom.
“Mungkin sudah saatnya Ombudsman RI melakukan revolusi mindset, terutama untuk daerah. Kriteria penilaian perlu didekatkan dengan indikator peningkatan ekonomi dan pembangunan, agar ‘mahkota’ yang diberikan benar-benar menjadi penyemangat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI menetapkan Pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah dengan predikat kualitas tertinggi pelayanan publik, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan.
Capaian tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemprov Lampung untuk tidak hanya memperkuat tata kelola administrasi, tetapi juga memastikan kebijakan pelayanan publik berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. (*).
