Di tengah derasnya arus transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI), insan pers nasional kembali menegaskan sikap: pers tidak boleh kehilangan martabat, kedaulatan, dan perannya sebagai pilar demokrasi. Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi penanda penting ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Dewan Pers, organisasi media, dan serikat perusahaan pers menandatangani Deklarasi Pers—sebuah ikhtiar kolektif menjaga keberlanjutan pers di era disrupsi teknologi.
Deklarasi yang lahir dari Konvensi Nasional Media Massa di Kota Serang, Banten, bukan sekadar seremoni tahunan. Delapan butir pernyataan yang disepakati mencerminkan kegelisahan sekaligus tekad insan pers menghadapi tantangan multidimensi: ancaman kemerdekaan pers, krisis ekonomi industri media, lemahnya perlindungan wartawan, hingga praktik eksploitatif platform digital dan pengembang AI terhadap karya jurnalistik.
Pers sejak awal berdiri sebagai penyangga demokrasi—menjaga supremasi hukum, menegakkan hak asasi manusia, dan merekatkan kebhinekaan. Fungsi ini hanya mungkin dijalankan bila pers tetap merdeka secara editorial dan berdaulat secara ekonomi. Namun realitas hari ini menunjukkan paradoks: di saat kebutuhan publik akan informasi kredibel semakin tinggi, justru keberlanjutan industri pers kian tertekan.
Kehadiran platform digital dan AI memperumit keadaan. Karya jurnalistik diproduksi dengan standar etik, verifikasi ketat, dan tanggung jawab publik, tetapi kemudian diserap, diproduksi ulang, bahkan dilatih ulang oleh sistem AI tanpa kompensasi yang adil. Ini bukan semata soal ekonomi, melainkan soal keadilan dan penghormatan terhadap kerja intelektual jurnalis.
Karena itu, desakan agar platform digital dan pengembang AI memberikan kompensasi yang adil, wajar, dan proporsional menjadi poin krusial deklarasi HPN 2026. Negara pun ditantang untuk hadir lebih tegas—bukan hanya sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung ekosistem pers nasional. Dukungan infrastruktur digital, insentif fiskal, dana jurnalisme, hingga penguatan regulasi seperti UU Hak Cipta dan UU Penyiaran bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Deklarasi ini juga mengingatkan bahwa adaptasi teknologi tidak boleh mengorbankan nilai dasar jurnalisme. Profesionalisme, kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik, serta perlindungan terhadap keselamatan dan kesejahteraan wartawan adalah fondasi yang tak bisa ditawar. Tanpa jurnalis yang aman dan sejahtera, tidak akan lahir pers yang berani dan independen.
HPN 2026 akhirnya menjadi cermin: masa depan pers Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan oleh seberapa kuat komitmen kolektif menjaga kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik. Di tengah gempuran AI, pers harus tetap menjadi suara nurani bangsa—berdaulat secara informasi, bermartabat secara profesi, dan relevan bagi demokrasi. (Red).
