Bertemu Menteri PKP di Jakarta, Penataan Kawasan Kumuh Jadi Prioritas
JAKARTA – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memastikan Pemerintah Provinsi Lampung akan membangun rumah susun (rusun) bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan yang padat penduduk.
Komitmen itu disampaikan Mirza usai bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).
Menurut Mirza, pembangunan rusun bersubsidi menjadi solusi jangka panjang untuk menjawab keterbatasan lahan sekaligus menekan pertumbuhan kawasan kumuh di daerah perkotaan Lampung.
“Harus membangun rusun bersubsidi untuk daerah perkotaan, terutama arahnya harus ke sana, biar perkembangannya bagus,” tegas Mirza.
Ia menambahkan, rusun bersubsidi akan diprioritaskan di kawasan padat penduduk yang selama ini mengalami tekanan kebutuhan hunian layak. Pemerintah provinsi, kata dia, siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat agar program tersebut bisa segera direalisasikan.
Duplikasi Model Meikarta
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP memaparkan rencana pembangunan rusun bersubsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Proyek seluas 30 hektare itu dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 8 Maret 2026.
Ara menyebut proyek Meikarta akan menjadi model percontohan nasional untuk pembangunan rusun subsidi secara masif.
“Doakan dulu kita buat satu dulu yang besar ya (Meikarta). Berhasil, sehingga nanti bisa diduplikasi. Di Indonesia ini kan perlu contoh, nanti baru yang lain mengikuti,” ujar Ara.
Ia optimistis, jika proyek percontohan tersebut berjalan lancar, maka pembangunan rusun bersubsidi dapat diperluas ke berbagai daerah, termasuk Lampung.
“Doakanlah kita groundbreaking lancar, semua lancar, akan ada perubahan yang besar soal rusun subsidi yang masif,” tambahnya.
Penataan Kawasan Kumuh
Selain pembangunan rusun, Kementerian PKP juga akan menyiapkan langkah penanganan kawasan permukiman kumuh di Lampung. Penataan kawasan itu dirancang melalui kolaborasi multipihak, mulai dari swasta, Ikatan Arsitek, hingga kalangan perbankan.
“Dimulai ditata bekerja sama dengan pihak swasta, dengan Ikatan Arsitek, bekerja sama juga dengan banker-banker perempuan, dan juga dukungan swasta,” jelas Ara.
Menanggapi hal itu, Mirza mengakui kawasan kumuh masih menjadi persoalan serius di Provinsi Lampung, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi.
“Beberapa permasalahan yang ada, terutama di daerah provinsi yang tumbuh daerah padat seperti di Provinsi Lampung, tentu kawasan kumuh adalah salah satu permasalahan yang serius,” ungkapnya.
Ia menilai, penanganan kawasan padat penduduk selama ini belum berjalan maksimal. Karena itu, pembangunan rusun bersubsidi diharapkan tidak hanya menyediakan hunian layak, tetapi juga menjadi pintu masuk penataan kawasan secara terpadu.
Dengan dukungan pemerintah pusat, Pemprov Lampung optimistis program rusun subsidi dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat transformasi wajah perkotaan di Bumi Ruwa Jurai. (*).
