BANDAR LAMPUNG – Bawaslu Provinsi Lampung menggelar webinar bertajuk RELASI (Regulasi & Keadilan Demokrasi) dengan tema “Tantangan Penegakan Hukum Pelanggaran Penyalahgunaan Kewenangan pada Pemilihan Tahun 2024”, Rabu (4/2), secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan sekaligus refleksi atas dinamika penegakan hukum Pilkada 2024.
Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan, “Forum RELASI ini kami harapkan tidak hanya menjadi ruang diskusi normatif, tetapi juga sarana refleksi dan pembelajaran bersama. Demokrasi yang berkualitas lahir dari proses yang berintegritas, dan itu membutuhkan komitmen kolektif dari seluruh elemen.”
Iskardo menekankan langkah pencegahan sebagai strategi utama pengawasan pemilihan dan pentingnya penguatan regulasi bersamaan dengan kesadaran etis para pemangku kepentingan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Dalam webinar tersebut, Anggota Bawaslu RI Puadi menyoroti tantangan penegakan hukum Pilkada 2024, khususnya penyalahgunaan kewenangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). “Netralitas ASN adalah prinsip yang harus dijaga. Namun praktiknya, masih ditemukan celah untuk kepentingan politik, baik melalui fasilitas jabatan maupun intervensi struktural,” jelas Puadi.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Lampung, Tamri, menegaskan pentingnya pendekatan komprehensif untuk menjaga netralitas ASN, melalui sosialisasi, imbauan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. “Penyalahgunaan kewenangan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika dan budaya birokrasi,” ujarnya.
Pemateri lain, Dedy Triyadi, mengungkap hasil penelitian terkait sengketa Pilkada. Data Mahkamah Konstitusi menunjukkan 334 perkara perselisihan hasil Pilkada pada 2025, menandakan tingginya dinamika sengketa dan tantangan dalam penyelesaian hukum, mulai dari koordinasi antar lembaga, ego sektoral, hingga regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi lapangan.
Webinar RELASI ini diikuti jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, akademisi, mahasiswa, dan pegiat kepemiluan, menegaskan komitmen Bawaslu Lampung untuk pengawasan yang transparan dan integritas dalam demokrasi lokal. (*).
