HILIRISASI & SDM JADI KUNCI
LAMPUNG UTARA — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan penguatan sumber daya manusia (SDM), hilirisasi komoditas unggulan, dan percepatan pembangunan infrastruktur sebagai tiga pilar utama akselerasi pembangunan di Kabupaten Lampung Utara.
Penegasan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lampung Utara Tahun 2027 yang digelar di Gedung Pusiban Agung, Kotabumi, Kamis (26/3/2026).
“Mari kita satukan komitmen untuk mengoptimalkan potensi lokal sebagai mesin pertumbuhan utama pembangunan daerah, melalui penguatan SDM, hilirisasi komoditas unggulan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Saya yakin Lampung Utara akan semakin maju dan sejahtera,” tegas Gubernur Mirza.
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi fondasi utama pembangunan. Lampung Utara memiliki potensi besar pada komoditas unggulan seperti ubi kayu, jagung, padi, kedelai, kopi, karet, dan pisang yang harus dikelola secara optimal.
“Kita membutuhkan SDM yang terampil dan produktif agar mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani dan perekonomian daerah,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah serta meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas, karena dari situlah lahir SDM unggul,” tegasnya.
Data menunjukkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung mencapai 73,98 (kategori tinggi), sementara Lampung Utara berada di angka 72,28 dengan pertumbuhan 1,2 persen.
Di sektor ekonomi, Mirza menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
“Hilirisasi menjadi kunci agar komoditas tidak hanya dijual mentah, tetapi memberi nilai ekonomi lebih besar bagi petani,” katanya.
Sementara itu, percepatan pembangunan infrastruktur dinilai krusial dalam memperlancar distribusi hasil pertanian dan membuka akses pasar. Pada 2025, tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 79,79 persen, sedangkan jalan kabupaten di Lampung Utara baru 46,67 persen.
Untuk 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp1,98 miliar untuk jalan desa, Rp40,52 miliar untuk perbaikan jalan provinsi sepanjang 5,39 kilometer, serta Rp2,1 miliar untuk pembangunan satu jembatan.
“Kami berkomitmen memperkuat infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dalam mendukung pembangunan desa, Pemprov juga menggulirkan Program Desaku Maju. Program ini terbukti mampu meningkatkan produksi pertanian hingga 30 persen di Desa Wonomarto melalui bantuan pupuk organik cair (POC) dan mesin pengering (dryer).
Program tersebut turut diintegrasikan dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga desa dapat menjadi pemasok bahan baku pangan.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di Provinsi Lampung turun dari 10 persen (Maret 2025) menjadi 9,66 persen (September 2025). Di Lampung Utara, angka kemiskinan tercatat 15,78 persen atau turun 1,14 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Penurunan ini menjadi sinyal positif, namun harus terus kita dorong agar lebih signifikan,” kata Mirza.
Ia menegaskan, seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran harus menjunjung prinsip good governance—transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif.
“Perencanaan harus realistis, berbasis kemampuan fiskal, dan fokus pada program berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan memastikan RKPD 2027 menjadi pijakan kuat pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan.
“Mari kita buktikan bahwa perencanaan hari ini benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Utara,” pungkasnya. (*)
