Kolaborasi Gubernur–BRI Dinilai Strategis, Tapi Infrastruktur Jalan Desa Jadi Titik Kritis
Bandarlampung — Arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung mulai mengerucut pada satu kesimpulan besar: pusat pertumbuhan ada di desa. Pertemuan antara Gubernur Lampung dan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinilai menjadi momentum penting untuk menguatkan strategi tersebut, terutama dalam mendorong ekonomi berbasis desa dan UMKM.
Namun, pengamat kebijakan publik yang juga mantan anggota DPR RI, Endro S. Yahman, mengingatkan bahwa pendekatan pembangunan tidak boleh lagi bertumpu pada pola lama yang bersifat top-down.
“Tema pembicaraan Gubernur dan BRI itu menarik, karena sudah mengarah ke inti persoalan—bahwa pusat pertumbuhan ekonomi ada di desa. Pertumbuhan ekonomi daerah itu seharusnya dari bawah ke atas (bottom-up), bukan dari atas ke bawah (top-down). Dalam konteks ini, kabupaten adalah pemegang kunci,” ujar Endro, Selasa (21/4).
Ia menilai, kebijakan prioritas pembangunan saat ini masih belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di lapangan. Fokus pada perbaikan jalan provinsi memang penting, tetapi hanya berfungsi sebagai pengungkit, bukan fondasi utama pertumbuhan ekonomi desa.
“Kalau kita lihat kenyataan sekarang, kurang nyambung. Infrastruktur jalan provinsi itu hanya enabler. Sementara akses utama ekonomi desa justru ada di jalan kabupaten, yang kondisinya rata-rata rusak, bahkan di bawah 50 persen kelayakan,” tegasnya.
Menurut Endro, desa-desa sebagai pusat produksi dan aktivitas ekonomi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar biaya logistik dapat ditekan. Tanpa itu, berbagai program pemberdayaan ekonomi, termasuk penyaluran kredit, akan kehilangan efektivitas.
“Kredit dari BRI memang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan UMKM. Tapi manfaatnya bisa tergerus biaya transportasi yang tinggi akibat infrastruktur jalan yang buruk,” katanya.
Ia juga menilai langkah BRI yang telah beraudiensi dengan gubernur sudah tepat sebagai upaya mendapatkan legitimasi politik dan membangun koordinasi lintas wilayah. Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup.
“Ke depan, perlu dilanjutkan dengan pertemuan langsung dengan para bupati. Karena pada tahap operasional, kekuatan implementasi ada di kabupaten. Kalau ini tidak disinergikan, program bagus pun bisa tidak optimal,” ujarnya.
Endro menegaskan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan sektor perbankan menjadi kunci agar strategi pembangunan berbasis desa benar-benar berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dengan kondisi infrastruktur desa yang masih memprihatinkan, ia mendorong adanya realokasi prioritas pembangunan agar lebih berpihak pada penguatan konektivitas di tingkat kabupaten dan desa—sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi Lampung ke depan. (*)
