BPKAD Pastikan Pembayaran Tepat Waktu, Mendukung Kebutuhan Pendidikan dan Daya Beli Pegawai
Bandar Lampung — Kabar baik bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Gaji ke-13 bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dipastikan mulai dicairkan pada awal Juni 2026 dengan total anggaran sekitar Rp150 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Nurul Fajri, mengatakan pencairan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 dan telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan pada Juni 2026. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp150 miliar untuk memenuhi hak ASN dan PPPK,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan bagi 12.648 PNS, 12.779 PPPK, serta 863 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Lampung.
Menurutnya, komponen gaji ke-13 bagi PPPK mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Besaran gaji ke-13 akan dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja.
“Untuk PPPK yang masa kerjanya belum genap satu tahun, pembayarannya disesuaikan secara proporsional. Ini sudah diatur dalam regulasi yang sama,” jelasnya.
Skema tersebut juga mengacu pada mekanisme yang digunakan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
Pemerintah Provinsi Lampung menilai pencairan gaji ke-13 ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli ASN sekaligus membantu kebutuhan pendidikan keluarga menjelang tahun ajaran baru.
Selain itu, pencairan tepat waktu juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas kesejahteraan pegawai di tengah dinamika ekonomi saat ini.
Pemprov Lampung memastikan seluruh proses administrasi dan pencairan dilakukan sesuai mekanisme agar berjalan lancar, transparan, dan tepat sasaran. (*).
