IKAPI Soroti Buku Bajakan dan Gempuran AI, PKS Minta Pemprov Jangan Jadi Penonton
BANDAR LAMPUNG — Krisis literasi dan beratnya tantangan industri penerbitan daerah menjadi sorotan utama dalam agenda Hari Aspirasi Fraksi PKS DPRD Lampung, Senin (11/5/2026). Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Lampung menilai dunia penerbitan tengah menghadapi tekanan besar akibat menurunnya penjualan buku cetak, maraknya pembajakan buku ilegal di marketplace, hingga perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini didominasi media sosial dan kecerdasan buatan (AI).
Persoalan tersebut mengemuka saat IKAPI Lampung melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, di Ruang Fraksi PKS DPRD Lampung.
Ketua IKAPI Lampung, Ikhsanuddin, mengatakan transformasi digital memang tidak dapat dihindari, namun buku tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas pengetahuan dan membangun budaya berpikir kritis di tengah derasnya arus informasi digital.
“Buku memiliki proses, ada penulis, editor, penerbit, dan pertanggungjawaban ilmiah maupun moral. Karena itu, penerbitan tetap menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pengetahuan masyarakat,” ujarnya.
IKAPI Lampung juga meminta Pemerintah Provinsi Lampung lebih serius memperkuat ekosistem literasi dan penerbitan daerah melalui dukungan terhadap konten lokal, penguatan perpustakaan, festival buku, kegiatan literasi sekolah, hingga ruang pembinaan bagi penulis muda dan komunitas literasi.
Selain persoalan budaya membaca, IKAPI menyoroti kondisi ekonomi industri penerbitan yang semakin berat. Tingginya biaya distribusi serta potongan penjualan di toko buku modern disebut membuat banyak penerbit lokal kesulitan bertahan di tengah perubahan zaman.
Menanggapi hal tersebut, Ade Utami Ibnu menegaskan penguatan literasi bukan sekadar urusan membaca, melainkan bagian penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia di Lampung.
“Pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penonton. Penguatan literasi, penerbit lokal, dan konten daerah harus menjadi bagian penting dalam pembangunan manusia di Lampung,” tegasnya.
Dalam diskusi itu juga muncul gagasan pengembangan program pembinaan penulis muda, lomba menulis berbasis konten lokal, hingga pendampingan komunitas literasi di berbagai daerah sebagai langkah mencetak generasi yang tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu melahirkan karya dan gagasan.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama membangun kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, komunitas literasi, dan penerbit lokal guna memperkuat ekosistem literasi Lampung yang sehat, adaptif, dan berdaya saing di era digital. (*).
