Yusnadi Minta Sistem Digital Mudah Diakses Petani dan Nelayan
BANDAR LAMPUNG — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yusnadi, mendorong optimalisasi penggunaan sistem barcode dalam distribusi BBM subsidi agar penyaluran kepada petani dan nelayan lebih tepat sasaran serta transparan.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Lampung bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kelompok petani dan nelayan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, serta sejumlah organisasi perangkat daerah terkait, Kamis (20/5/2026).
Menurut Yusnadi, digitalisasi distribusi BBM melalui barcode dapat memperkuat pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan kuota subsidi di lapangan.
“Barcode dapat membantu memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak, khususnya petani dan nelayan,” ujarnya.
Meski demikian, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Lampung itu mengingatkan agar penerapan sistem digital tidak membebani masyarakat kecil, terutama di wilayah dengan keterbatasan jaringan internet dan infrastruktur teknologi.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait menyiapkan skema distribusi yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan penggunaan sistem offline atau mekanisme verifikasi sederhana yang tetap dapat berjalan di daerah dengan akses internet terbatas.
Selain itu, Yusnadi menekankan pentingnya integrasi data penerima manfaat antara pemerintah daerah, dinas terkait, Pertamina Patra Niaga, dan Hiswana Migas agar distribusi BBM subsidi berjalan lebih tertib dan akurat.
“Teknologi harus menjadi alat bantu pelayanan masyarakat, bukan hambatan baru,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Lampung menyatakan akan terus mengawal tata kelola distribusi BBM subsidi bagi sektor pertanian dan perikanan guna menjaga produktivitas serta kesejahteraan masyarakat di daerah. (*).
