Pemprov Dinilai Konsisten Terapkan Tata Kelola Keuangan Transparan dan Akuntabel, Gubernur Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, menjadikan Lampung berhasil mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 12 tahun berturut-turut.
Capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih dan profesional, raihan WTP ke-12 tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah terus berjalan pada jalur yang benar.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil sinergi seluruh organisasi perangkat daerah, dukungan DPRD Provinsi Lampung, serta berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Pemerintah Provinsi Lampung kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, serta dukungan DPRD Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan pengakuan atas kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Opini WTP dari BPK RI merupakan pengakuan tertinggi atas kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun bagi kami, WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola pemerintahan terus diperkuat agar semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Marindo menegaskan, keberhasilan mempertahankan WTP selama 12 tahun berturut-turut menjadi modal penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. Karena itu, capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, mempertahankan opini WTP memerlukan komitmen berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan apresiasi kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional serta berbagai rekomendasi konstruktif yang diberikan kepada pemerintah daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI dan BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas pelaksanaan pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi tersebut menjadi masukan yang sangat berharga untuk terus menyempurnakan pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Mirza menegaskan, raihan WTP ke-12 harus menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan.
“WTP adalah cerminan dari kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga amanah rakyat. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Lampung,” kata Gubernur.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade memperkuat posisi Lampung sebagai salah satu daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan yang konsisten. Capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*).
