Massa Akan Gelar Aksi, Minta APH Usut Dugaan Kejanggalan Belanja Jasa Kebersihan Rp1,23 Miliar
Bandarlampung – Aliansi KERAMAT yang terdiri dari unsur pemuda, mahasiswa, dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Lampung berencana menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (18/6/2026). Aksi tersebut akan menyoroti dugaan kejanggalan dalam pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.
Koordinator Aliansi KERAMAT, Sudarman Dewa, mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dan evaluasi yang dilakukan aliansi, terdapat sejumlah temuan yang dinilai perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum terkait kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Pusat dan UPTD Bapenda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran mencapai Rp1.232.244.000.
“Kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat,” ujar Sudarman.
Ia menjelaskan, aksi yang akan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut membawa sejumlah tuntutan, antara lain meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas pengelolaan kegiatan yang diduga mengandung unsur penyimpangan, mendesak evaluasi terhadap pejabat terkait, serta meminta DPRD dan Kejaksaan Tinggi Lampung melakukan pengawasan dan pemeriksaan lebih lanjut.
Aliansi KERAMAT menegaskan aksi akan dilaksanakan secara damai dan sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mereka mendasarkan tuntutannya pada semangat pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sementara itu, hingga berita ini disusun, pihak Bapenda Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan tuntutan yang disampaikan Aliansi KERAMAT.
Karena itu, seluruh informasi yang disampaikan masih berupa dugaan dari pihak pengunjuk rasa dan masih memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut dari instansi terkait maupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Rencana aksi tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian publik mengingat isu yang diangkat berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah. Aparat keamanan juga diperkirakan akan melakukan pengamanan guna memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. (*).
