Oleh: Abung Mamasa
Pemimpin Redaksi Harian Kandidat
Grafik terus naik, anggaran terus mengalir, program terus berganti. Namun, selama belasan tahun, peringkat pendidikan Lampung nyaris tidak bergerak. Sudah saatnya berani mengakui bahwa persoalannya bukan lagi sekadar anggaran, melainkan efektivitas kebijakan.
Selama lebih dari satu dekade, pendidikan selalu ditempatkan sebagai prioritas pembangunan. Amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi minimal 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan telah diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Triliunan rupiah setiap tahun dialokasikan melalui APBN dan APBD. Sekolah dibangun, ruang kelas direhabilitasi, guru dilatih, bantuan pendidikan diperluas, digitalisasi pembelajaran diperkenalkan, dan berbagai program baru terus bermunculan dengan nama serta jargon yang berbeda.
Provinsi Lampung pun mengikuti arus besar tersebut. Hampir setiap tahun pemerintah daerah meluncurkan program pendidikan baru. Infrastruktur pendidikan bertambah, akses internet semakin luas, perguruan tinggi berkembang, dan anggaran pendidikan terus tersedia. Jika hanya melihat aktivitas pembangunan, pendidikan Lampung tampak bergerak maju.
Namun, pembangunan tidak pernah cukup dinilai dari banyaknya kegiatan.
Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah hasil.
Dan hasil itu tercermin dalam data.
Ketika data Badan Pusat Statistik (BPS) dibuka, muncul kenyataan yang sulit disangkal. Pendidikan Lampung memang mengalami kemajuan, tetapi kemajuan itu berjalan terlalu lambat sehingga selama belasan tahun posisinya hampir tidak pernah mampu keluar dari kelompok bawah nasional.
Di situlah letak persoalan yang sebenarnya.
Belasan Tahun Berjalan, Peringkat Tetap di Bawah
Data BPS menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Lampung meningkat dari 11,92 tahun pada 2012 menjadi 12,79 tahun pada 2025. Selama tiga belas tahun, kenaikannya hanya 0,87 tahun.
Pada periode yang sama, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 7,30 tahun menjadi 8,61 tahun, atau bertambah 1,31 tahun.
Sekilas, angka tersebut tampak menggembirakan.
Namun pembangunan tidak bisa dibaca dari angka absolut semata.
Semua provinsi juga mengalami peningkatan.
Yang membedakan adalah kecepatannya.
Dan ketika kecepatan itu dibandingkan, Lampung justru tertinggal.
Pada 2012, Harapan Lama Sekolah Lampung berada di peringkat ke-29 nasional. Tahun berikutnya tetap di peringkat ke-29. Pada 2014 turun ke peringkat ke-30 dan bertahan hingga 2017. Sejak 2018 hingga 2025, Lampung kembali turun dan bertahan di peringkat ke-31 dari 38 provinsi.
Artinya, selama delapan tahun berturut-turut posisi Lampung sama sekali tidak berubah.
Lebih dari itu, selama tiga belas tahun terakhir Lampung tidak pernah sekalipun masuk ke kelompok 25 besar nasional. Tidak pernah mendekati 10 besar. Bahkan tidak pernah keluar dari papan bawah.
Kondisi Rata-rata Lama Sekolah juga memperlihatkan pola yang hampir sama. Sejak 2012 hingga 2025, posisi Lampung hanya bergerak di kisaran peringkat ke-27 hingga ke-28 nasional.
Selama lebih dari satu dekade, tidak pernah terjadi lonjakan yang mampu mengangkat posisi Lampung secara signifikan.
Fakta ini menyampaikan pesan yang sangat jelas.
Persoalannya bukan lagi apakah pendidikan Lampung meningkat.
Karena jawabannya memang meningkat.
Persoalannya adalah mengapa peningkatan tersebut tidak cukup cepat untuk mengejar provinsi lain.
Naik, Tetapi Tetap Tertinggal
Inilah ironi pembangunan pendidikan Lampung.
Grafiknya memang naik.
Namun peringkatnya tetap tertinggal.
Ibarat perlombaan lari, Lampung terus berlari, tetapi pelari lain berlari lebih cepat. Akibatnya, jarak tidak pernah benar-benar mengecil.
Selama tiga belas tahun, Harapan Lama Sekolah hanya bertambah sekitar sepuluh bulan. Rata-rata Lama Sekolah hanya meningkat sekitar satu tahun tiga bulan.
Sementara itu, provinsi lain bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga Lampung tetap berada di kelompok bawah.
Data tahun 2025 memperlihatkan kondisi tersebut secara nyata.
Harapan Lama Sekolah nasional mencapai 13,30 tahun, sedangkan Lampung hanya 12,79 tahun. Rata-rata Lama Sekolah nasional mencapai 9,07 tahun, sementara Lampung baru 8,61 tahun.
Selisihnya memang kurang dari satu tahun.
Namun dalam persaingan antardaerah, selisih kecil itu cukup membuat Lampung berada di peringkat ke-31 untuk HLS dan peringkat ke-28 untuk RLS.
Dengan kata lain, Lampung bukan hanya tertinggal dari provinsi-provinsi maju seperti DKI Jakarta atau DI Yogyakarta, tetapi juga tertinggal dari banyak provinsi yang beberapa tahun lalu memiliki posisi relatif setara.
Alarm Bernama Gap 4,18 Tahun
Ada satu angka yang seharusnya menjadi perhatian serius, yakni selisih antara Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah yang mencapai 4,18 tahun.
Harapan Lama Sekolah sebesar 12,79 tahun menunjukkan bahwa seorang anak di Lampung diperkirakan memiliki peluang menempuh pendidikan hingga hampir lulus SMA.
Namun kenyataannya, rata-rata penduduk dewasa hanya memiliki lama sekolah 8,61 tahun.
Artinya, secara rata-rata masyarakat Lampung masih berpendidikan setingkat SMP.
Selisih lebih dari empat tahun tersebut bukan sekadar angka statistik. Ia merupakan alarm bahwa peluang pendidikan belum sepenuhnya berubah menjadi capaian nyata.
Masih terlalu banyak anak yang tidak berhasil menyelesaikan pendidikan menengah. Masih ada yang berhenti sekolah karena tekanan ekonomi, menikah pada usia dini, atau memilih bekerja sebelum lulus SMA.
Masih ada persoalan akses, mutu pembelajaran, dan motivasi belajar yang belum terselesaikan.
Inilah tantangan sesungguhnya.
Jangan Lagi Mengukur Keberhasilan dari Banyaknya Program
Selama ini pembangunan pendidikan sering kali diukur dari banyaknya aktivitas: berapa ruang kelas dibangun, berapa sekolah direhabilitasi, berapa guru mengikuti pelatihan, berapa workshop dan seminar diselenggarakan, hingga berapa besar anggaran yang terserap.
Padahal masyarakat tidak merasakan manfaat dari banyaknya kegiatan.
Masyarakat merasakan hasilnya.
Apakah anak mereka berhasil lulus SMA? Apakah lebih banyak yang masuk perguruan tinggi? Apakah angka putus sekolah turun? Apakah kualitas lulusan meningkat? Apakah dunia kerja memperoleh tenaga kerja yang lebih kompeten?
Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum menunjukkan perubahan yang signifikan, maka ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan perlu dievaluasi.
Serapan anggaran bukanlah tujuan.
Program bukanlah tujuan.
Bangunan sekolah juga bukan tujuan.
Semuanya hanyalah alat.
Tujuan akhirnya adalah meningkatnya kualitas manusia.
Masalahnya Sudah Bersifat Struktural
Jika kondisi ini hanya berlangsung satu atau dua tahun, penyebabnya mungkin masih bersifat teknis.
Namun ketika pola yang sama berlangsung selama lebih dari tiga belas tahun, persoalannya tidak lagi sederhana.
Selama periode tersebut telah berganti kepala daerah, kepala dinas, kurikulum, slogan, hingga program.
Tetapi hasil akhirnya hampir sama.
Peringkat Lampung tetap berada di kelompok bawah nasional.
Ini menunjukkan bahwa evaluasi tidak cukup dilakukan terhadap pelaksanaan program semata.
Yang perlu ditinjau adalah arah kebijakan secara menyeluruh.
Apakah seluruh program benar-benar berbasis data?
Apakah intervensi difokuskan pada wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi?
Apakah pemerintah memiliki target yang jelas untuk menaikkan posisi Lampung secara nasional?
Ataukah selama ini keberhasilan hanya diukur dari naiknya grafik tahunan tanpa memperhatikan posisi relatif dibandingkan provinsi lain?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka.
Pendidikan Menentukan Masa Depan Lampung
Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah.
Pendidikan menentukan kualitas tenaga kerja, produktivitas ekonomi, kemampuan menarik investasi, daya saing daerah, pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, pengangguran, bahkan kualitas demokrasi.
Provinsi yang tingkat pendidikannya rendah akan lebih sulit menghasilkan tenaga kerja berdaya saing tinggi. Investasi menjadi lebih selektif masuk, kesempatan kerja terbatas, dan kemiskinan semakin sulit diputus.
Karena itu, persoalan pendidikan tidak boleh dipandang sebagai urusan sektor pendidikan semata.
Ia adalah fondasi pembangunan daerah.
Saatnya Berani Mengubah Cara Berpikir
Lampung sebenarnya tidak kekurangan modal. Jumlah sekolah terus bertambah, perguruan tinggi berkembang, akses internet semakin luas, anggaran pendidikan tersedia setiap tahun, dan bonus demografi masih menjadi peluang besar.
Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana seluruh sumber daya tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar mampu mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.
Pendidikan tidak boleh lagi diukur dari banyaknya kegiatan.
Ukuran keberhasilan harus bergeser pada hasil akhir.
Berapa banyak anak yang bertahan hingga lulus SMA, melanjutkan ke perguruan tinggi, berhasil ditekan angka putus sekolahnya, meningkat lama sekolahnya, dan—yang tak kalah penting—seberapa jauh Lampung mampu memperbaiki posisinya dibandingkan provinsi lain.
Penutup
Data pendidikan Lampung sepanjang 2012–2025 menyampaikan pesan yang sangat tegas. Memang ada kemajuan. Namun kemajuan tersebut belum cukup untuk mengangkat Lampung dari papan bawah nasional.
Selama tiga belas tahun, Harapan Lama Sekolah hanya naik 0,87 tahun dan Rata-rata Lama Sekolah naik 1,31 tahun, sementara posisi Lampung tetap berkisar di peringkat 29–31 nasional untuk HLS dan peringkat 27–28 nasional untuk RLS.
Editorial ini bukan untuk mengabaikan dedikasi para guru, kepala sekolah, maupun pemerintah yang telah bekerja membangun pendidikan. Sebaliknya, data harus dijadikan cermin yang jujur agar keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya program atau besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari perubahan nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Selama rata-rata penduduk dewasa Lampung masih berpendidikan setingkat SMP, selama kesenjjangan antara harapan dan kenyataan masih mencapai 4,18 tahun, dan selama posisi Lampung masih bertahan di papan bawah nasional, maka pekerjaan rumah pembangunan pendidikan belum selesai.
Rapor Pendidikan 2025 seharusnya menjadi momentum untuk tidak lagi sekadar berbangga karena grafik naik, melainkan berani mengubah strategi agar Lampung benar-benar mampu keluar dari lingkaran peringkat bawah yang telah bertahan selama belasan tahun.Jika diinginkan untuk dimuat sebagai editorial halaman satu koran, saya juga dapat memadatkannya menjadi sekitar 1.200–1.500 kata dengan gaya yang lebih tajam dan bernas sesuai karakter editorial surat kabar. (*).
