PA GMNI: Mampu Sampaikan Kebijakan dengan Lugas, Tenang, dan Mudah Dipahami Publik
Bandarlampung – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dinilai berhasil menjalankan peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemampuan menyampaikan kebijakan secara lugas, terukur, dan komunikatif disebut menjadi salah satu faktor yang membuat berbagai program pemerintah lebih mudah diterima publik.
Penilaian itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Provinsi Bengkulu, Hairul Mu’min. Menurutnya, gaya komunikasi Prasetyo mampu meredam potensi polemik karena disampaikan dengan bahasa yang sederhana, pilihan diksi yang tepat, serta intonasi yang tenang.
“Mas Pras mampu mengomunikasikan setiap kebijakan pemerintah sehingga dapat diterima masyarakat. Penyampaiannya lugas, terstruktur, dan tidak memancing kontroversi. Itu menunjukkan kematangannya sebagai tokoh publik,” ujar Hairul dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7).
Hairul menilai, di tengah derasnya arus informasi dan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah, sosok komunikator yang mampu menjelaskan arah kebijakan secara jelas menjadi kebutuhan penting. Peran tersebut, menurutnya, dijalankan Prasetyo secara konsisten sebagai Menteri Sekretaris Negara.
Tak hanya menyoroti aspek komunikasi, Hairul juga menyebut perjalanan karier Prasetyo Hadi layak menjadi inspirasi bagi generasi muda. Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu dinilai meniti karier melalui proses panjang hingga dipercaya menduduki salah satu posisi strategis di Kabinet.
“Jabatan yang diraih Mas Pras bukan sesuatu yang instan, tetapi hasil proses, pengalaman, dan konsistensi. Semangat itu patut menjadi teladan bagi generasi muda yang ingin berkontribusi bagi bangsa,” katanya.
Hairul juga menilai Prasetyo mampu membangun komunikasi politik yang efektif dengan berbagai lembaga negara sehingga memperkuat koordinasi pemerintahan. Menurutnya, kemampuan merangkul berbagai pihak menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas komunikasi antarlembaga sekaligus memperkuat hubungan pemerintah dengan masyarakat.
Selain itu, Hairul menyebut Prasetyo tetap memegang teguh nilai-nilai marhaenisme yang diwariskan Bung Karno. Ia menilai komitmen Prasetyo dalam mendorong implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Pasal 33 UUD 1945 harus tetap menjadi pijakan dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat. Komitmen itu menjadi modal penting menuju Indonesia Emas,” pungkas Hairul. (*).
