Digitalisasi dan Pengawasan Ketat Dinilai Jadi Kunci Kejar Target PAD 2026
Bandar Lampung – Realisasi retribusi daerah Provinsi Lampung yang telah mencapai 51,8 persen pada Semester I Tahun Anggaran 2026 mendapat apresiasi dari DPRD dan kalangan akademisi. Meski dinilai berada di jalur yang tepat (on track), Pemerintah Provinsi Lampung diingatkan agar tidak cepat berpuas diri karena tantangan penghimpunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester kedua diperkirakan lebih berat.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lampung, capaian tersebut menjadi modal positif menuju target retribusi daerah tahun 2026. Namun, optimalisasi potensi retribusi dan pencegahan kebocoran penerimaan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PAN, Diah Dharma Yanti, mengatakan realisasi 51,8 persen menunjukkan adanya kerja keras dan sinergi yang cukup baik dari organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan.
“Secara umum kami menyambut positif capaian realisasi retribusi daerah yang telah menembus 51,8 persen di pertengahan tahun ini. Capaian ini menunjukkan kerja keras dan sinergi yang cukup baik di tingkat OPD. Namun, capaian tersebut jangan membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri, karena tantangan pada Semester II biasanya jauh lebih berat,” ujarnya kepada Koran Editor, Selasa (22/7).
Menurut Diah, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar target PAD dapat tercapai hingga akhir tahun. Salah satunya melalui rapat dengar pendapat (RDP) secara berkala untuk memantau tren penerimaan masing-masing OPD pengumpul retribusi.
Selain itu, Komisi III juga akan melakukan uji petik dan kunjungan lapangan guna memastikan proses pemungutan retribusi berlangsung akuntabel dan transparan.
“Kami juga mendorong adanya mekanisme evaluasi yang lebih tegas bagi OPD yang realisasinya masih rendah. Jika diperlukan diterapkan sistem reward and punishment agar seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama dalam mengejar target PAD,” tegasnya.
Diah juga menekankan pentingnya penguatan regulasi melalui penyempurnaan perda maupun pergub yang adaptif sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.
Ia menilai digitalisasi sistem pembayaran menjadi solusi utama untuk meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
“Digitalisasi pembayaran retribusi dan pajak daerah melalui QRIS, e-retribusi maupun aplikasi terintegrasi sudah menjadi harga mati. Selain memudahkan masyarakat, sistem ini mampu meminimalkan potensi kebocoran penerimaan di lapangan sehingga bisa ditekan hingga mendekati nol,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak., menilai capaian Semester I merupakan sinyal positif bagi kinerja keuangan daerah.
“Realisasi Semester I ini positif karena sudah mencapai separuh dari target. Secara logika, separuh sisanya dapat dicapai pada Semester II sehingga target tahun 2026 sangat memungkinkan terealisasi, selama tidak terjadi kondisi luar biasa yang mengganggu perekonomian,” ujarnya.
Menurut Usep, target yang telah ditetapkan pemerintah daerah pada dasarnya telah melalui kajian yang komprehensif sehingga realistis untuk dicapai.
“Kalau bicara realistis, saya yakin Pemprov telah menetapkan target berdasarkan kajian yang mendalam dan berbagai pertimbangan. Artinya target tersebut memang dirancang untuk dapat dicapai,” katanya.
Ia juga mendukung langkah digitalisasi sistem pembayaran daerah karena dinilai membawa banyak manfaat.
“Digitalisasi sudah menjadi kebutuhan. Selain mempercepat pelayanan kepada masyarakat, juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Usep mengingatkan bahwa keberhasilan mencapai target PAD tidak hanya bergantung pada sistem pemungutan, tetapi juga pada kondisi ekonomi daerah.
“Yang tidak kalah penting, Pemprov harus terus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif. Sebab ketika aktivitas ekonomi tumbuh, sumber-sumber pendapatan daerah juga akan tetap terjaga dan bahkan meningkat,” pungkasnya. (*).
