Respons Pernyataan Dedi Mulyadi, Minta Penegakan Hukum Tak Digeneralisasi Berdasarkan Asal Daerah
Bandarlampung – Pernyataan Gubernur Jawa Barat yang menyebut mayoritas jaringan pelaku begal di wilayahnya berasal dari Lampung memicu respons dari berbagai kalangan. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Lampung menyatakan keprihatinan dan menilai pernyataan yang bersifat generalisasi berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap seluruh masyarakat Lampung.
Ketua APSAI Lampung, Adi Susanto, menegaskan bahwa tindakan kriminal merupakan tanggung jawab individu yang harus diproses berdasarkan fakta dan hukum, bukan dijadikan dasar untuk memberi cap kepada masyarakat dari suatu daerah.
Menurutnya, Lampung selama ini dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan tenaga kerja produktif, pelajar, mahasiswa, hingga pelaku usaha yang berkontribusi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, pelabelan terhadap masyarakat berdasarkan asal daerah dinilai dapat berdampak luas, mulai dari kesempatan kerja, hubungan sosial, hingga citra masyarakat Lampung di tingkat nasional.
“APSAI Lampung mendukung penuh upaya aparat penegak hukum dalam memberantas segala bentuk tindak kriminal. Namun, penegakan hukum hendaknya dilakukan secara objektif terhadap pelaku berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan dengan mengaitkan tindakan kriminal kepada suatu daerah atau kelompok masyarakat secara keseluruhan,” tegas Adi Susanto.
APSAI menilai, pernyataan yang mengandung generalisasi berisiko memunculkan prasangka dan diskriminasi terhadap masyarakat Lampung yang selama ini hidup berdampingan serta berkontribusi dalam pembangunan di berbagai daerah.
Karena itu, APSAI mengajak seluruh pihak, khususnya para pejabat publik, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Penyampaian informasi, menurut APSAI, harus didasarkan pada data yang akurat serta menghindari narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
“Kami berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga persaudaraan, menghormati keberagaman, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari diskriminasi. Persatuan bangsa harus tetap menjadi prioritas di atas segala perbedaan,” ujar Adi.
APSAI Lampung menegaskan bahwa upaya pemberantasan kejahatan harus tetap berjalan tegas, namun tidak mengorbankan prinsip keadilan bagi masyarakat luas yang tidak memiliki kaitan dengan tindak pidana. Organisasi tersebut berharap polemik yang muncul dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, menghormati keberagaman, dan menghindari lahirnya stigma terhadap daerah maupun kelompok masyarakat tertentu. (*).
