DPRD Desak Evaluasi Dampak Ekonomi, Disparekraf Targetkan 30 Ribu Wisatawan
Festival Krakatau XXXV Tahun 2026 dituntut tidak berhenti sebagai agenda tahunan yang meriah di panggung, tetapi harus mampu menjadi mesin penggerak ekonomi pariwisata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, meminta Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Festival Krakatau sebagai instrumen untuk menggerakkan sektor pariwisata, UMKM, perhotelan, transportasi hingga ekonomi kreatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi merespons sorotan pelaku usaha pariwisata yang sebelumnya mempertanyakan minimnya sosialisasi, informasi dan pelibatan dunia usaha dalam Festival Krakatau 2026.
“Festival Krakatau jangan hanya menjadi agenda tahunan yang selesai ketika acara ditutup. Kita ingin festival ini menjadi mesin penggerak ekonomi pariwisata Lampung, bukan sekadar seremoni,” tegas Fauzi, Selasa (11/8).
Menurut dia, kritik dari pelaku wisata tidak semestinya dianggap sebagai hambatan. Justru pelaku usaha yang bersentuhan langsung dengan wisatawan harus menjadi bagian penting dalam merancang konsep festival.
“Kritik dari pelaku wisata harus kita dengarkan. Justru mereka yang berada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan wisatawan. Karena itu, pelaku wisata lokal harus dilibatkan sejak penyusunan konsep, bukan hanya ditempatkan sebagai peserta ketika acara sudah jadi,” ujarnya.
Fauzi menilai keberhasilan Festival Krakatau tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang datang ke lokasi acara.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki indikator yang mampu menggambarkan seberapa besar festival memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
“Ukuran keberhasilan festival juga jangan hanya jumlah pengunjung. Kita harus berani mengukur berapa besar transaksi ekonomi yang tercipta, berapa kenaikan omzet UMKM, tingkat hunian hotel, penggunaan jasa transportasi, kunjungan ke destinasi lain, serta yang paling penting berapa lama wisatawan tinggal di Lampung,” katanya.
Ia mengingatkan, ribuan orang yang hadir tidak otomatis berarti festival sukses apabila tidak diketahui berapa besar uang yang berputar dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya.
“Jangan sampai kita mengatakan festival berhasil hanya karena ribuan orang hadir, tetapi setelah itu tidak diketahui berapa besar uang yang berputar dan siapa yang menikmati manfaat ekonominya,” tegas Fauzi.
Karena itu, Fauzi mendorong dilakukan evaluasi berbasis data setelah seluruh rangkaian Festival Krakatau 2026 berakhir.
Ia bahkan meminta pemerintah melakukan economic impact assessment untuk menghitung secara konkret dampak ekonomi festival.
“Saya mendorong setelah pelaksanaan Festival Krakatau 2026 dilakukan evaluasi berbasis data dan economic impact assessment. Kita harus bisa menjawab secara konkret: berapa rupiah uang wisatawan yang masuk ke Lampung dan berapa besar yang masuk ke kantong UMKM serta pelaku usaha lokal,” ujarnya.
Menurut Fauzi, Festival Krakatau seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir perjalanan wisatawan. Event tersebut harus menjadi pintu masuk untuk menjual seluruh potensi pariwisata Lampung.
Wisatawan yang datang diharapkan menginap lebih lama, menikmati kuliner, mengunjungi destinasi lain, membeli produk UMKM serta menggunakan jasa pelaku wisata lokal.
“Jadi indikatornya bukan sekadar ‘berapa orang datang ke festival’, tetapi ‘berapa lama mereka tinggal dan berapa banyak uang yang mereka belanjakan di Lampung’,” katanya.
Fauzi juga menyoroti penggunaan anggaran. Ia menegaskan Komisi II tidak menolak kegiatan promosi pariwisata, tetapi setiap rupiah anggaran harus memiliki manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kita tidak anti festival dan tidak anti promosi pariwisata. Tetapi kalau anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan dampak ekonomi yang dihasilkan, tentu konsep dan anggarannya harus dievaluasi,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi Lampung, Ir. Tony Ferdinansyah, S.T., M.T., memastikan Festival Krakatau XXXV 2026 tidak dirancang hanya sebagai seremoni.
Tony merespons kritik APINDO terkait minimnya sosialisasi dan informasi festival sebagai masukan untuk memperkuat komunikasi dan promosi.
“Kami memahami dan menghargai masukan dari APINDO maupun dunia usaha. Kritik tersebut tentu menjadi masukan yang konstruktif bagi kami untuk terus memperkuat sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Festival Krakatau XXXV Tahun 2026,” kata Tony.
Menurut Tony, promosi festival kini dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, website, media online, content creator, media massa, radio hingga media luar ruang.
Disparekraf juga memastikan dunia usaha memiliki ruang dalam penyelenggaraan festival melalui konsep kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, media dan masyarakat.
“Jadi, pelaku usaha dan masyarakat bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari ekosistem penyelenggaraan Festival Krakatau,” tegasnya.
Biro perjalanan wisata didorong menangani peserta dari luar daerah sekaligus menawarkan paket city tour dan perjalanan ke berbagai destinasi Lampung.
Sementara pelaku UMKM difasilitasi melalui Krakatau Culinary Festival, Krakatau Expo dan area promosi produk ekonomi kreatif. Sedikitnya 32 pelaku UMKM akan mendapat ruang memasarkan produk kepada masyarakat dan wisatawan.
Disparekraf Lampung menargetkan sekitar 25.000 hingga 30.000 wisatawan selama seluruh rangkaian Festival Krakatau XXXV Tahun 2026.
Namun, Tony menegaskan angka tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Festival tidak boleh berhenti pada jumlah orang yang hadir dan kemeriahan acara. Yang lebih penting adalah bagaimana kunjungan tersebut menghasilkan multiplier effect bagi perekonomian daerah,” ujarnya.
Wisatawan diharapkan tidak hanya datang untuk menyaksikan acara, tetapi menginap di hotel, menggunakan transportasi lokal, menikmati kuliner, membeli produk UMKM, menggunakan jasa pemandu maupun biro perjalanan dan melanjutkan perjalanan ke destinasi wisata lainnya.
Sejumlah destinasi seperti Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Pantai Gigi Hiu, Pulau Tegal Mas, Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Gunung Anak Krakatau hingga desa wisata didorong ikut mendapatkan manfaat.
“Pendekatannya adalah festival sebagai pintu masuk, kemudian aktivitas wisata dan transaksi ekonomi masyarakat menjadi dampak lanjutannya,” jelas Tony.
Meski demikian, Disparekraf mengakui belum menetapkan target nominal tertentu untuk dampak ekonomi dalam rupiah.
“Untuk dampak ekonomi dalam nominal rupiah, saat ini dokumen kami belum menetapkan angka target nominal tertentu. Karena itu, yang kami dorong adalah peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai mata rantai pariwisata,” katanya.
Di sisi lain, Fauzi menilai ukuran keberhasilan yang disampaikan pemerintah perlu dibuktikan melalui data setelah festival selesai.
Ia mendorong agar evaluasi nantinya tidak sekadar berupa laporan administratif, tetapi benar-benar menghitung dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha.
Selain persoalan ekonomi, Fauzi mengingatkan aspek keselamatan harus menjadi prioritas. Terlebih, Gunung Anak Krakatau merupakan gunung api aktif.
“Dengan kondisi Gunung Anak Krakatau yang merupakan gunung api aktif, keselamatan wisatawan dan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Seluruh kegiatan harus mengikuti rekomendasi dan ketentuan lembaga teknis yang berwenang terkait aktivitas vulkanik, cuaca dan keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Fauzi menegaskan Festival Krakatau harus naik kelas dan tidak boleh hanya dikenal karena kemeriahan panggung.
“Festival Krakatau harus naik kelas. Jangan hanya menjadi festival yang ramai di panggung, tetapi sepi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi II DPRD Lampung akan mencermati hasil evaluasi setelah festival dilaksanakan.
“Kalau evaluasi nantinya menunjukkan dampak ekonomi tidak signifikan, Komisi II tentu akan mendorong pemerintah melakukan perbaikan konsep, pola pelaksanaan, target maupun proporsi anggarannya,” pungkas Fauzi.
Sementara itu, Disparekraf menyatakan terbuka melakukan evaluasi bersama APINDO, pelaku usaha pariwisata, UMKM, komunitas dan stakeholder lainnya setelah festival berakhir.
Evaluasi akan diarahkan untuk melihat dampak terhadap hotel, restoran, biro perjalanan, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, pelaku seni budaya serta sektor pendukung lainnya.
“Kami terbuka terhadap masukan dari dunia usaha karena pada akhirnya keberhasilan Festival Krakatau bukan hanya keberhasilan pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi keberhasilan seluruh ekosistem pariwisata Lampung,” kata Tony.
Festival Krakatau XXXV 2026 dijadwalkan berlangsung 25–30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai, Enggal, Bandarlampung, dengan tema “Nengah Nyappur” dan masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) 2026.
Kini, pertaruhan Festival Krakatau bukan lagi sebatas berapa banyak orang yang datang. Tantangan sesungguhnya adalah berapa lama mereka tinggal, berapa banyak uang yang dibelanjakan, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat Lampung. (cah).
