Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Dicor, Bahu Jalan dan Drainase Jadi Sorotan – Pemkot Bandar Lampung Diminta Buka Rencana Pekerjaan Lanjutan
BANDAR LAMPUNG – Pembangunan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan nilai kontrak mencapai Rp35.518.642.000, mulai menuai sorotan masyarakat. Proyek peningkatan jalan menggunakan konstruksi beton atau rigid pavement sepanjang kurang lebih lima kilometer itu menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama terkait penanganan bahu jalan, drainase, elevasi badan jalan hingga akses masyarakat di sepanjang ruas tersebut.
Pekerjaan bernilai puluhan miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Bandar Lampung melalui skema pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu dinilai perlu mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah, khususnya mengenai ruang lingkup pekerjaan yang benar-benar masuk dalam kontrak.
Sorotan muncul setelah sejumlah warga mempertanyakan kondisi bahu jalan yang belum terlihat tertangani secara menyeluruh di beberapa titik. Masyarakat juga menyoroti perubahan ketinggian badan jalan setelah pengecoran, kondisi saluran drainase serta akses keluar-masuk rumah dan tempat usaha.
Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah pekerjaan bahu jalan dan penataan drainase sudah masuk dalam perencanaan awal, atau justru akan dikerjakan melalui paket proyek lanjutan?
Berdasarkan informasi kontrak, paket pekerjaan bernama Peningkatan Jalan Pangeran Sultan Ageng Tirtayasa (Rigid) tersebut dilaksanakan oleh PT Bentang Kharisma Karya, dengan konsultan pengawas CV Raja Artha. Kontrak ditandatangani pada 4 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender dan target penyelesaian 31 Desember 2026.
Adapun pekerjaan penanganan jalan memiliki panjang sekitar lima kilometer dengan lebar kurang lebih 7,30 meter. Struktur konstruksi terdiri atas agregat kelas B setebal 10 sentimeter, lean concrete 10 sentimeter, serta beton rigid setebal 30 sentimeter.
Namun, besarnya nilai investasi tersebut membuat masyarakat berharap hasil pembangunan tidak hanya terlihat pada badan jalan yang telah dicor, tetapi juga mencakup seluruh elemen pendukung agar jalan dapat berfungsi secara optimal.
Keluhan masyarakat terekam dalam berbagai komentar di media sosial. Sejumlah warga mempertanyakan pekerjaan yang dinilai belum menyentuh penataan bahu jalan dan drainase secara menyeluruh.
“Perbaikan jalan? Meninggikan jalan!!!” tulis Candra Andi Wijaya dalam komentarnya.
Sementara Amin S menyoroti kondisi bahu jalan yang dinilai semakin sempit serta saluran drainase yang belum tertangani.
“Beda kelas dengan kerja KDM. Kerja asal jadi, bahu jalan jadi sempit, bahkan banyak yang habis karena drainase tidak diurus,” tulisnya.
Komentar lainnya datang dari Keenan Al Jauzan yang mempertanyakan tanggung jawab penanganan bahu jalan dalam pelaksanaan proyek.
“Kontraktor bertanggung jawab terhadap bahu jalan, karena saat pembukaan badan jalan kontraktorlah yang memulai. Coba dilihat dari kontraknya,” tulisnya.
Keluhan serupa disampaikan Goenar Vicktoriyan yang menilai perbaikan badan jalan perlu diikuti pembenahan saluran air di sisi kanan dan kiri jalan.
Bahkan, sejumlah warga mempertanyakan apakah peninggian badan jalan telah memperhitungkan elevasi lingkungan sekitar. Sebab, perubahan ketinggian jalan berpotensi memengaruhi akses kendaraan menuju rumah, pertokoan maupun aliran air ketika hujan.
PROYEK LANJUTAN JANGAN JADI BEBAN BARU
Persoalan tersebut perlu dijawab secara transparan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. Pemerintah harus menjelaskan secara terperinci pekerjaan apa saja yang menjadi tanggung jawab kontraktor dalam paket senilai Rp35,5 miliar tersebut.
Jika penanganan bahu jalan, pemadatan tanah, penimbunan akses warga maupun pembenahan drainase belum termasuk dalam pekerjaan sekarang, pemerintah juga perlu menyampaikan skenario penyelesaiannya.
Apakah akan dimasukkan dalam anggaran APBD berikutnya? Apakah diperlukan paket pekerjaan baru? Berapa kebutuhan anggarannya? Dan bagaimana memastikan pekerjaan lanjutan tidak justru mengharuskan pembongkaran bagian jalan yang sudah selesai dibangun?
Transparansi ini penting agar tidak muncul kesan pembangunan dilakukan secara bertahap tanpa perencanaan menyeluruh, sementara masyarakat harus kembali menunggu penganggaran berikutnya untuk memperoleh akses jalan yang layak.
Di sisi lain, pengawasan terhadap mutu konstruksi juga perlu menjadi perhatian. Konsultan pengawas dan instansi teknis harus memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak, termasuk kualitas beton, elevasi permukaan jalan, sistem drainase dan keselamatan pengguna jalan.
Proyek infrastruktur dengan anggaran puluhan miliar rupiah bukan semata-mata diukur dari panjang jalan yang berhasil dicor. Lebih dari itu, pembangunan harus menjamin fungsi jalan secara utuh, aman, nyaman dan berkelanjutan.
Kini masyarakat menunggu penjelasan Dinas PU Kota Bandar Lampung: Apakah bahu jalan dan drainase sudah masuk dalam kontrak Rp35,5 miliar, atau masih harus menunggu proyek lanjutan?
Sebab, jalan boleh selesai dicor, tetapi pekerjaan pembangunan belum dapat dikatakan tuntas apabila akses masyarakat dan sistem drainasenya masih menyisakan persoalan. (*).






