Bandarlampung – Proyek rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Way Kandis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung senilai kontrak Rp2,264 miliar menjadi sorotan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Lampung.
Organisasi tersebut menyoroti sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, mulai dari persiapan pondasi, pengerukan sedimentasi lumpur, dimensi saluran, hingga metode pelaksanaan dan pengawasan konstruksi.
Ketua DPW PGK Lampung, Andri Trisko, S.H., M.H., mengatakan berdasarkan pengamatan pihaknya, terdapat pekerjaan drainase yang diduga tidak sesuai dengan dokumen kontrak dan gambar perencanaan.
“Kami melihat ada dugaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Ini persoalan serius karena proyek tersebut menggunakan uang negara dengan nilai mencapai Rp2,26 miliar lebih. Jangan sampai anggaran sebesar itu dikerjakan asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas dan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas Andri, Senin (16/11/2026).
Ia menegaskan, pekerjaan infrastruktur yang dibiayai anggaran negara harus mengutamakan kualitas dan kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, bukan sekadar mengejar penyelesaian fisik.
Salah satu hal yang dipersoalkan adalah persiapan dasar saluran. Andri menduga masih terdapat material tanah bercampur batu dan puing pada bagian bawah saluran yang seharusnya dipersiapkan sesuai ketentuan teknis.
“Kalau pondasi tidak bersih dan tidak dipadatkan sesuai ketentuan, ini persoalan serius. Kekuatan konstruksi sangat bergantung pada bagaimana pekerjaan dasar dilaksanakan,” ujarnya.
PGK juga menyoroti dugaan sedimentasi lumpur yang belum dikeruk sebelum pemasangan pasangan batu. Menurut Andri, endapan lumpur dan tanah lunak harus dibersihkan terlebih dahulu hingga mencapai dasar yang layak, kemudian dilanjutkan dengan persiapan serta pemadatan pondasi.
“Seharusnya sebelum pemasangan batu dilakukan, sedimen lumpur di dasar saluran dikeruk terlebih dahulu sampai benar-benar bersih. Jangan langsung memasang batu di atas endapan lumpur atau tanah yang belum dipersiapkan. Kalau kondisinya seperti yang kami lihat, pasangan batu justru terkesan menggantung di atas tanah,” katanya.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, kondisi pondasi berpotensi memengaruhi daya dukung konstruksi, memicu penurunan bangunan, pergeseran pasangan batu, hingga kerusakan saluran.
Selain pondasi, PGK mempertanyakan kesesuaian dimensi saluran dengan gambar perencanaan. Andri meminta pengukuran langsung oleh pihak berkompeten agar dugaan tersebut dapat diuji secara objektif.
“Kami tidak mau mendahului. Tapi secara kasatmata, ada ketidaksesuaian. Ini yang harus diuji oleh pihak berkompeten melalui pengukuran langsung di lapangan,” ujarnya.
Sorotan berikutnya diarahkan pada fungsi pengawasan. Andri meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan konsultan pengawas memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan persiapan dasar saluran, pengerukan sedimen, pemadatan pondasi, dan pemasangan batu.
Ia juga mempertanyakan apakah pekerjaan pondasi telah melalui pemeriksaan serta pengujian kepadatan tanah sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen teknis.
“Kalau pengawas benar-benar bekerja, harusnya setiap tahapan pekerjaan diperiksa. Mulai dari persiapan dasar saluran, pengerukan sedimen, pemadatan pondasi, hingga pemasangan batu. Jangan sampai pengawasan hanya formalitas di atas kertas,” tegasnya.
Berdasarkan dokumen LPSE Provinsi Lampung, proyek tersebut memiliki pagu anggaran Rp2,4 miliar dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp2.399.995.000. Pemenang tender tercatat ATHA RAZKA KONSTRUKSI dengan nilai penawaran sekitar Rp2,357 miliar dan nilai negosiasi Rp2.264.299.225,32.
Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, PGK meminta Dinas PSDA Lampung, PPK, serta konsultan pengawas segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan, kata Andri, harus mencocokkan kondisi lapangan dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak.
“Kami minta PPK, konsultan pengawas, dan Dinas PSDA turun langsung memeriksa. Periksa dasar pondasi, pastikan apakah sedimen lumpur sudah dikeruk, ukur dimensi saluran, dan evaluasi kualitas pasangan batu. Jika ditemukan penyimpangan, tindak sesuai aturan,” tandasnya.
PGK menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan pertanggungjawaban dari pihak terkait.
Sementara itu, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ir. Febrizal Levi Sukmana, S.T., M.T., M.M., belum berhasil dikonfirmasi terkait sorotan terhadap proyek tersebut. Hingga berita ini ditulis, wartawan juga masih berupaya meminta klarifikasi dari PPK, konsultan pengawas, dan pihak kontraktor. (cah).






