Hilirisasi Kelapa Lampung Harus Berpihak Kepada Petani!

Usep Syaipudin: OJK dan Perbankan Wajib Buka Akses Pembiayaan, Jangan Hanya Perusahaan Besar yang Menikmati Nilai Tambah

90 Ribu Hektare Kebun, Produksi 83,4 Ribu Ton pada 2025 | Petani Harus Masuk Rantai Industri, Bukan Sekadar Pemasok Bahan Mentah

Bandarlampung – Hilirisasi kelapa di Provinsi Lampung menyimpan peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi baru. Dengan luas perkebunan mencapai sekitar 90 ribu hektare dan produksi 83,4 ribu ton pada 2025, komoditas kelapa memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan jauh melampaui penjualan bahan mentah.

Namun, besarnya potensi tersebut harus diikuti keberanian membangun industri pengolahan yang melibatkan petani sebagai pelaku utama. Jangan sampai petani hanya menikmati hasil penjualan kelapa mentah, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati perusahaan pengolahan dan pemilik modal.

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Lampung, Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak., menegaskan, hilirisasi kelapa harus menjadi strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar agenda pengembangan industri.

Menurut Usep, dengan luas areal dan kapasitas produksi yang dimiliki, kelapa berpeluang menjadi komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhan sektor agribisnis, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Dengan luas 90 ribu hektare dan produksi 83,4 ribu ton kelapa pada 2025, kelapa memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kelapa dapat menjadi komoditas unggulan untuk mendorong pertumbuhan sektor agribisnis, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan masyarakat, khususnya jika dikembangkan hingga produk hilir yang memberikan nilai tambah lebih tinggi,” ujar Usep, Minggu (22/11/2026).

Ia menjelaskan, selama ini petani cenderung menjual kelapa dalam bentuk bahan mentah karena menghadapi sejumlah keterbatasan. Mulai dari akses teknologi pengolahan, modal, pengetahuan pasar, hingga tingginya risiko usaha.

Petani umumnya belum memiliki fasilitas pengolahan dan jaringan pemasaran produk turunan. Akibatnya, menjual hasil panen secara langsung menjadi pilihan paling mudah dan cepat.

Kondisi tersebut harus diubah melalui pembangunan ekosistem hilirisasi yang terintegrasi. Petani tidak boleh terus berada di posisi paling bawah dalam rantai ekonomi kelapa.

Usep menilai, dukungan pembiayaan dari perbankan dan lembaga jasa keuangan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan hilirisasi.

Sebab, pengembangan industri pengolahan membutuhkan investasi besar, mulai dari pengadaan mesin dan peralatan, pembangunan fasilitas produksi, pengembangan produk, hingga penyediaan modal kerja.

“Pembiayaan dari perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya sangat penting untuk mendukung hilirisasi. Dukungan ini dapat mempercepat transformasi produk kelapa mentah menjadi produk bernilai tambah yang memungkinkan petani dan UMKM naik kelas,” tegasnya.

Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mengambil peran strategis untuk memastikan pembiayaan sektor kelapa tidak hanya mengalir kepada perusahaan besar, tetapi juga menjangkau petani, kelompok tani, koperasi, dan UMKM pengolah.

Menurut Usep, diperlukan kebijakan pembiayaan inklusif, pengembangan produk kredit mikro dan UMKM, serta pengawasan agar penyaluran kredit benar-benar sesuai dengan tujuan sosial dan ekonomi.

“OJK harus memastikan bahwa pembiayaan tidak hanya mengalir ke perusahaan besar, tetapi juga bisa diakses petani dan UMKM melalui kebijakan inklusif, pengembangan produk pembiayaan mikro dan UMKM, serta pengawasan agar kredit dijalankan sesuai tujuan sosial ekonomi,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa akses modal tidak cukup hanya dibuka. Petani dan pelaku UMKM harus mendapatkan pendampingan serta edukasi agar mampu mengelola pembiayaan secara produktif dan bertanggung jawab.

Dalam pandangan Usep, skema pembiayaan hilirisasi kelapa harus dirancang sesuai karakteristik usaha perkebunan dan pengolahan.

Skema idealnya berorientasi pada kemitraan, memiliki jangka waktu fleksibel, bunga rendah atau subsidi bunga, serta mekanisme pembayaran yang disesuaikan dengan siklus panen dan produksi.

“Fasilitas dana bergulir dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat menjadi alternatif. Namun, harus disertai pelatihan manajemen usaha bagi penerima manfaat,” jelasnya.

Ia mengakui, persoalan agunan, kelengkapan dokumen administrasi, pengetahuan pengelolaan keuangan, serta risiko usaha yang dinilai perbankan masih menjadi kendala bagi petani dan UMKM dalam memperoleh kredit.

Solusinya, diperlukan penguatan kelembagaan melalui koperasi, dukungan penjaminan kredit dari program pemerintah, serta pendampingan teknis agar petani mampu memenuhi persyaratan pembiayaan.

Selain modal, kepastian pasar juga menjadi faktor penting. Petani harus memiliki mitra pembeli atau *offtaker* yang jelas agar produk hasil pengolahan dapat terserap dengan harga yang layak.

“Kepastian pasar dan kemitraan dengan offtaker sangat penting agar hasil produksi terserap dengan harga yang baik, sehingga pembiayaan tidak menjadi beban utang yang memberatkan. Kemitraan yang jelas dapat memberikan jaminan pasar dan membantu mengurangi risiko gagal bayar,” paparnya.

Lebih jauh, Usep mengingatkan agar program hilirisasi tidak menciptakan kesenjangan baru antara pemilik modal dan petani sebagai pemasok bahan baku.

Petani harus ditempatkan sebagai bagian dari rantai nilai industri, bukan sekadar pihak yang menjual hasil perkebunan.

Model kemitraan, kepemilikan saham petani di perusahaan pengolahan, hingga mekanisme pembagian keuntungan yang adil dapat menjadi alternatif untuk memastikan manfaat hilirisasi dirasakan masyarakat.

“Program hilirisasi harus dirancang supaya petani menjadi bagian dari rantai nilai produk, misalnya melalui model kemitraan, kepemilikan saham di perusahaan pengolahan, atau pembagian keuntungan yang adil agar hasilnya tidak hanya menguntungkan pemodal besar. Sinergi dan kerja sama berbagai stakeholder terkait menjadi sebuah keharusan,” tegasnya.

Menurut dia, pengembangan industri pengolahan kelapa di sentra-sentra perkebunan juga berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Kehadiran industri di sekitar sentra produksi akan membuka kesempatan kerja, menggerakkan kegiatan ekonomi pedesaan, serta memperpendek rantai distribusi bahan baku.

“Kelapa sangat berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak luas, sepanjang program hilirisasi dirancang dengan baik untuk menciptakan nilai tambah tinggi bagi masyarakat, khususnya petani, dan menggunakan sumber daya lokal,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan peluang tersebut, Usep mendorong sinergi antara OJK, pemerintah daerah, industri perbankan dan jasa keuangan, serta pelaku usaha dalam membangun ekosistem hilirisasi kelapa yang terpadu.

Langkah percepatan harus mencakup pembangunan infrastruktur pendukung, fasilitasi pembiayaan inklusif, edukasi dan pelatihan petani, serta pembentukan kemitraan pasar berkelanjutan.

Ia juga meminta agar keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pertemuan, kesepakatan, maupun dokumen kerja sama.

Harus ada indikator konkret yang dapat dievaluasi secara berkala.

“Indikator konkret yang perlu ditetapkan meliputi realisasi jumlah dan nilai pembiayaan yang langsung menyentuh petani dan UMKM, peningkatan kapasitas produksi dan volume produk olahan, jumlah kemitraan yang terbentuk antara petani dan industri, serta peningkatan pendapatan petani secara terukur,” jelasnya.

Usep menambahkan, monitoring rutin, transparansi laporan, dan tindak lanjut berupa program serta pendampingan berkala harus menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan hilirisasi.

Dengan demikian, pengembangan komoditas kelapa Lampung tidak berhenti pada pemetaan potensi dan diskusi lintas pemangku kepentingan, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan ekonomi di tingkat masyarakat.

Potensi 90 ribu hektare perkebunan kelapa harus mampu melahirkan industri pengolahan, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan pendapatan petani.

Hilirisasi bukan sekadar mengubah kelapa mentah menjadi produk olahan. Lebih dari itu, hilirisasi harus mengubah posisi petani dari pemasok bahan baku menjadi bagian penting dari industri yang menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *