BANDARLAMPUNG – Warga Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura mengeluhkan proposal pembangunan di wilayah tersebut yang ditujukan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung tak kunjung direspon oleh Pemkot setempat.
Menurut Salaudin Warga Jl Kulit, Kelurahan langkapura. Melalaui Musawara Rencana Pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan, pihaknyatelah beberapa kali telah mengajukan proposal untuk pembangunan Drenase di wilayahnya tersebut namun sampai saat ini belum juga ada perbaikan.
“Kami mepertanyakan kemana itu proposal yang telah kami ajukan, udah tiga kali musrembang setiap tahun kami ngajukan proposal. Udah sampai mana proposal kami itu kalau berenti dimananya,” sampainya saat menghadiri reses Anggota DPRD Kota Bandarlampung dari Fraksi PDIP, Wiyadi SP.MM, di Jl Kulit Gg Damai, Kelurahan langkapura, Kecamatn Langkapura, Sabtu (14/12).
Menurutnya, proposal yang diajukan nya tersebut bukan main main dan bukan juga untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk pembangunan masyarakat wilayah tersebut. karena tak kunjung mendapat respon oleh Pemkot setempat dan derenase tersebut dinilai sangat dibutuhkan maka pihaknya berinisiatif untuk memperbaiki secara suadaya.
“Proposal itu dimana berentinya dimana. Karena kalau kita lihat pembanguna derenase yang ada ini dibangun dari suadaya masyarakat,” ujarnya.
Menaggapi hal tersebut, Wiyadi, Anggota DPRD Bandarlampung dari Fraksi PDIP melalui reses nya tersebut meminta masyarakat tidak berputusa asa jika Pemkot terkesan lambat merespon pembangunan yang telah diajukan oleh masyarakat, kemungkinan besar akan dilaksanakan tahun tahun berikunta.
“Kalau tahun ini gak terealisas jangan mutung, mungkin tahun ini gak terealisasi mungkin tahun tahun berikutnya,” tanggapnya.
Dalam kesempatan tersebut Wiyadi mencoba menjelaskan mengapa proposal atau pengajuan yang diajukan oleh masyarakat tidak langsung direspon atau di laksanakan oleh Pemkot dikarenakan keterbatasan anggaran.
Yang mana, di ketahui hampir setiap tahun di Kota Bandarlampung ini ada pembangunan besar diantaranya pembangunan Fly over. Pembangunan Satu (1) Flyover dapat menelan anggaran Rp 30-45 miliar.
“Jalan yang belum tersentu hot mik ini cukup banyak sementara angaran nya terbatas sehingga banyak angaran pembangunan di Kota Bandarlampung ini tersedot untuk pembangunan Flyover.
Ditambah tahun depan (2020) Pemkot berencana membangun kembali 2 Flyover dan 1 underpass, untuk pembangunan 2 flyover dan 1 tersebut di perkirakan akan menelan anggran kurang lebih Rp 120 miliar .
“Bayangkan saja 1 Flyover menelan anggaran mencapai Rp 40 miliar kalau 3 itu kurang lebih Rp 120 milair semetara anggaran kita terbatas,”ujarnya.
Terkait hal tersebut, dirinya berharap Pemkot dapat Pemkot Bandarlampung melalaui Dina Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) dapat memproritaskan kebutuhan masyarakat.
“Kita selalu mengingatkan ke Pemerintah dalam hal ini PUPR agar dapat memberikan prortas-proritas pembangunan di Kota Bandarlampung. Yang mana kita lihat banyak jalan di Kota Bandarlampung ini belum di hotmik bahkan kita lihat disini drenase nyadibangun suadaya masyarakat. ini Pemerintah melalaui PUPR harus memberikan proritas yang di inginkan oleh masyarakat, walau bagai manapun juga uang APBD itu uang amsyarakat. Pemerintah jagan semau maunya mengalokasikan angaran untuk kegiatan yang kurang di inginkan,” katanya. (edi)
