Bandarlampung – Kegaduhan dan polemik internal DPRD Kota Bandarlampung belakangan ini mendapat perhatian Ketua DPRD Lampung, Mingrum Gumay. Pimpinan dewan diminta untuk menyelesaikan persoalannya jangan sampai berlarut-larut.
“Yang bisa menyelesaikan persoalan itu pimpinan dan anggota DPRD, selesaikan saja secara musyawarah, Kalau saya melihat persoalan ini tidak bersifat ideologis, bahkan lebih mengarah ke pragmatis dan teknis,” kata dia, Selasa (29/6).
Sekretaris DPD PDIP Lampung ini menilai, jika kegaduhan di Dewan Kota ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan Bandarlampung.
“Rakyat itu kalau ada persoalan ngadunya ke DPRD, karena lembaga aspirasi rakyat, kalau DPRDnya gaduh, otomatis kepercayaan masyarakat akan menurun,” kata dia.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat seharusnya, DPRD Bandarlampung mampu menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Jika masalah internal tidak dapat diselesaikan, bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah rakyat.
Apalagi, lanjutnya, masih banyak persoalan pemerintah kota (pemkot) Bandarlampung yang harus segera dibahas dan diselesaikan, daripada urusan internal Dewan.
Mulai dari penanganan pandemi covid-19 saat Bandarlampung zona orange, realokasi dan refocusing anggaran yang membuat beberapa program tertunda serta terobosan menyelesaikan masalah lainnya.
“Misalnya pembangunan yang harus ramah lingkungan, ekonomi di perkotaan seperti persoalan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi,” kata dia saat ditemui di Komisi II DPRD Lampung.
Ia juga mengkritik aksi 29 anggota DPRD yang membuat paripurna tandingan sebelum paripurna LKPJ Bandarlampung tahun 2020 dimulai pekan lalu, Selasa (22/6)
“Saya pikir itu (masukan untuk DPRD Kota) dan jangan mempertontonkan kepada publik ketika paripurna yang tidak seharusnya dilakukan, itu mencerminkan keterbelakangan kita dan ketidakdewasaan kita, apapun alasannya,” pungkasnya. (*)
