Bandarlampung – Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD Lampung khususnya Fraksi PKS harus terus mendorong Lampung Berjaya, karena hal tersebut telah menjadi kesepakatan secara yuridisis melalui Perda Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2019 – 2024. Hal ini dikatakan oleh Ketua DPW PKS Lampung, Ahmad Mufti Salim, pada sambutan pembukaan Diskusi Panel Fraksi PKS DPRD Lampung tentang RAPBD Lampung Tahun 2023 di Aula GSG PKS Lampung, Sabtu (4/11/2011).
“Karena telah menjadi kesepakatan dalam bentuk Perda terutama RPJMD, tentu sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah, Fraksi PKS harus memastikan Lampung Berjaya tercapai,” kata Mufti.
Alumni Ponpes Krapyak Yogyakarta ini, mengutip pesan dari Pimpinan PKS, bahwa sikap oposisi itu hanya di pusat. Sedangkan di daerah tidak ada istilah tersebut. “Hanya di pusat sikap PKS oposisi kepada pemerintah, dan didaerah tidak mengenal istilah tersebut,” kata Mufti.
Lebih lanjut, Ahmad Mufti Salim menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Fraksi PKS DPRD Lampung bersama Dewan Pakar PKS, dengan melakukan Diskusi Panel tentang RAPBD Lampung Tahun 2023 merupakan langkah yang baik. “Ini menjadi contoh yang baik dan tentu mudah-mudahan nanti di Kabupaten/Kota khususnya yang memiliki Fraksi penuh, dapat melakukan hal yang sama,” harapnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Mardani Umar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Diskusi tentang RAPBD Lampung Tahun Anggaran 2023 ini adalah bagian dari keinginan Fraksi terus mengawal anggaran untuk seluruh rakyat tanpa terkecual. “Ingin kita hadirkan Anggur, Anggaran Untuk Rakyat, tanpa terkecuali,” kata Mardani.
Hadir sebagai narasumber pada acara Diskusi Panel Fraksi PKS DPRD Lampung bersama Dewan Pakar PKS Lampung, yakni Hantoni Hasan, Ketua Dewan Pakar PKS, Marselina Djayasinga, Ketua Prodi Magister Ilmu Ekonomi FEB Unila dan Saring Suhendro, Akademisi Fakultas Ekonomi Bisnis Unila.
Pada kesempatan itu, Hantoni Hasanya memaparkan mengenai pentingnya paradigma pembangunan daerah yang berorintasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan. “Satu paket tak bisa dipisahkan antara sejahtera dan bahagia sebagai orientasi pembangunan. Jangan dipisahkan, karena kalau orientasi sejahtera saja, belum tentu dengan sejahtera bisa Bahagia. Sehingga orientas sejahtera dan Bahagia harus satu paket,” papar lelaki yang sedang menyelesaikan Program Doktoral di FISIP Unila.
Disamping itu, Wakil Ketua DPRD Lampung, periode 2009 – 2014 ini juga menjelaskan tentang pentingnya pemangku kebijakan untuk berorientasi agar publik mampu menolong dirinya sendiri (self help). “Jadi kemandirian dan keberdayaan publik itulah yang diharapkan. Tapi tentu harus ditopang oleh kepemimpinan baik dan kuat. Karena kunci penting dalam organisasi adalah pemimpin dan kepemimpinan,” jelasnya.
Sementara itu, Saring Suhendro menyampaikan tentang pentingnya APBD sebagai instrument mendorong program pembangunan daerah, sehingga pengelelolaan APBD harus efektif, akuntabel dan berdampak ke publik. (*).
