Bandarlampung – Solidaritas Perempuan (SP) Indonesia menggelar Kongres IX serta Konferensi Nasional di Hotel Horison Bandarlampung, Rabu-Kamis (2-3/8). Dengan mengusung tema “Mempererat Gerakan Perempuan dalam Melawan Sistem Politik Patriarkis yang Memiskinkan Perempuan”, kegiatan dihadiri oleh Solidaritas Perempuan se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Ketua Badan Eksekutif Nasional (BEN) Solidaritas Perempuan Indonesia, Dinda Nur Annisa Yura mengatakan tema ini diusung dari pengalaman pemilu sebelumya yang masih minim narasi gagasan untuk perempuan.
Menurutnya, budaya politik patriarki tidak memberi ruang bagi perempuan untuk berkiprah. “Sementara politik elektoral masih fokus dan memikirkan soal siapa yang harus menjadi presiden, siapa yang akan menjadi anggota legislatif tanpa memikirkan permasalahan perempuan,” terangnya..
Untuk itu, dirinya berharap dengan adanya Kongres IX dan Konferensi Nasional ini dapat merumuskan politik yang feminis untuk melawan politik patriarkis. “Dan ini tidak mudah. Makanya kita disini punya kapasitas untuk merumuskan langkah kita ke depan dan memperkokoh perjuangan perempuan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kongres IX serta Konferensi Nasional Solidaritas Perempuan ini mengkonsolidasikan gerakan perempuan Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan gender. “Selamat berkonfeemsi, selamat berkonsolidasi untuk berjuang melawan politik patriarki,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga yang diwakili oleh Asdep Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender Budi Mardaya mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan Kongres IX dan Konferensi Nasional Solidaritas Perempuan.
“Tentunya kegiatan ini diharapkan dapat menyalakan pemikiran dalam rangka memperjuangan masalah Perempuan menuju kehidupan masa depan lebih baik,” terangnya.
Dikatakannya, negara saat ini sangat konsen dengan permasalahan serta hak+hak perempuan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya diselenggarakan konvensi-konvensi tentang perempuan.
Menurutnya, keterwakilan perempuan sangat berkorelasi dengan kepentingan pemenuhan hak perempuan. Namun, keterwakilan perempuan di legislatif saat ini masih harus terus ditingkatkan.
“Dari data pemilu 2019 kemarin, didapati keterwakilan perempuan di tingkat DPRD kabupaten/kota masih minim dan kurang dari 20 persen. Dari 17 ribuan Anggota DPRD Kabupaten/kota se indonesia, keterwakilan perempuan hanya 2 ribuan saja,” jelasnya.
Dirinya juga menilai budaya patriarki adalah hambatan terbesar untuk memenuhi kesetaraan gender. Padahal, pemahaman kesetaraan gender sangat penting untuk menyuarakan penghapusan kebijakan yang merugikan perempuan.
“Untuk itu, dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang dapat menyuarakan hak-hak perempuan,” pungkasnya.
Turut hadir dalam acara, Sekretaris Daerah Kota Bandarlampung Iwan Gunawan, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Kostiana, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Apriliati, Ketua DPC Peradi Kota Bandarlampung Bey Jarwo, serta Ngo yang concern terhadap perempuan. (*).
