Bandarlampung – Kantor wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Lampung menyebut ada 595 warga binaan belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Lampung R.B Danang Yudiawan mengatakan pihaknya berkomitmen akan mengusahakan hak politik mereka pada pemilu 2024.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama KPU Lampung, Bawaslu Lampung, Disdukcapil Lampung untuk mencari solusi terkait permasalahan ini.
“Rencananya besok kita akan rapat bersama untuk membahas ini. Dan ini rapat koordinasi terakhir. Dan kita berharap ada hasil atau rekomendasi untuk 595 warga binaan lapas ini,” ujarnya di Kanwil Kemenkumham Lampung, Rabu (20/12).
Danang tidak memungkiri banyak warga binaan lapas ini yang berlatar belakang politik dan lainnya. “Kalau bisa sih besok rapatnya live di depan 595 warga binaan. Agar mereka warga binaan lapas ini juga tahu bagaimana hasilnya, mereka juga tahu bawah hak politik mereka sedang diperjuangkan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Danang menilai pemilu 2024 saat ini sangat netral. Pasalnya, kata dia, sudah banyak deklarasi netralitas ASN dan tandatangan fakta integritas. “Dan saat ini pun, di lapas sekarang sudah tidak berminat lagi ngobrolin politik. Mereka lebih banyak ngobrolin kapan saya mutasi,” selorohnya.
Kendati sudah ada deklarasi netralitas ASN, Danang mewanti-wanti para jajarannya di semua UPT Lapas se-Lampung untuk menjaga netralitas ASN dan tidak menjadi tim kampanye.
“Dan ini sudah jelas, sarpras negara tidak boleh jadi tempat kampanye, dan lapas ini termasuk sarpras negara. Jadi kita pantau terus, dan jika memang ada yang tidak netral, maka tegas kita tindak,” pungkasnya. (*).
