Bandarlampung – Kontelasi Pemilihan Gubernur Lampung 2024 terasa anyep alias tanpa pergerakan. Pasalnya, tiga bulan menjelang hari pencoblosan tidak ada hiruk pikuk di tengah masyarakat. Bahkan terendus kabar, perebutan kursi BE1 itu pun mengarah ke calon tunggal atau melawan kotak kosong.
Catatan Koran Editor, sejauh ini baru dua partai yang telah mengeluarkan surat rerkomendasi, yakni Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Kedua partai itu pun merekemendasikan Rahmat Mirzani Djausal yang juga Ketua Gerindra Lampung sebagai bakal calon gubernur Lampung.
Disisi lain, Partai Golkar baru mengeluarkan surat tugas kepada petahana Arinal Djunaidi sebagai bacagub Lampung. Namun teranyar, partai beringin itu bermanuver dengan menyodorkan tioga nama untuk mendampingi Mirza – sapaan akrab Rahmat Mirzani Dajusal-.
Langkah sama juga dilakukan PDIP. Partai banteng moncong putih itu baru mengeluarkan surat tugas kepada kadernya Umar Ahmad sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun, Surat tugas untuk Umar Ahmad sepertinya sudah kadaluarsa. Pasalnya, yang bernomor 3024/ST/DPP/V/2024 dan ditandatangani oleh Ketua M Prananda Prabowo serta Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto itu diserahkan kepada Umar Ahmad pada 19 Juli 2024. Padahal surat tersebut tertanggal 3 Juli 2024, sedangkan dalam surat tersebut Umar hanya diberi waktu dua minggu untuk mencari pasangan dan koalisi partai.
Pengamat politik dari fakultas sosial politik Universitas Lampung (Fisip Unila) Sigit Krisbintoro menilai munculnya lawan kotak kosong Pilkada 2024 karena adanya kolaborasi politik dan pragmatisme politik yang tidak mengindahkan pilihan rakyat.
“Perkembangan poltik sekarang ini mengarah pada setralisasi politik, kolaborasi politik dan pragmatisme politik yang tidak mengindahkan pilihan rakyat,” kata dosen Ilmu Pemerintahan Unila itu, kemarin.
Adapun dampaknya, kata dia, kolaborasi elit partai politik untuk menentukan pemimpin daerah demi pragmatis sesaat mengeliminasi peluang rakyat untuk menentukan pilihan pemimpin di daerah.
“Pemilih hanya disediakan kotak kosong, seolah olah pemilih ini otaknya kosong. Demokrasi kita memasuki masa kelam, demokrasi kita ditentukan elit parpol, bukan oleh rakyat,” tegasnya.
Terkait sikap rakyat jika tidak mengingatkan sosok pemimpin yang ditetapkan Parpol, Sigit mengatakan ada potensi kotak kosong akan menang.
“Sekarang bagaimana pemilih mensikapi kotak kosong ini. Apa ikut elit parpol atau punya pilihan sendiri. Kecerdesan pemilih akan menentukan menangnya kotak kosong, kecuali pemilih pasrah terhadap fenomena yang dikembangkan elit parpol nantinya,” kata dia.
Kendati demikian, Sigit mengatakan penyebab kotak kosong jika dilihat dari sisi lain dapat terjadi karena kepala daerah (Petahana) dinilai kuat dan dicintai rakyat saat dia menjabat.
“Realitas kotak kosong juga bisa terjadi karena calon kepala daerah tereebut memang kuat dan tidak bisa dikalahkan, sehingga lawannya berpikir pasti kalah. Dan Pelibatan pemilih untuk memilih para calon kepala daerah dalam pilkada adalah esensi demokrasi,” pungkasnya.
Diketahui, munculnya isu Pilkada lawan kotak kosong setelah melihat perjalanan H-12 pendaftaran ke KPU pada, 27-29 Agustus 2024 dibeberapa daerah di Lampung partai politik condong memberi rekomendasi dan surat tugas terhadap satu bakal calon saja.
Seperti di Lampung Tengah mayoritas Parpol merekom petahan Bupati Musa Ahmad, lalu di Lampung Timur mayoritas Parpol merekomendasi, Ela Siti Nuryamah.
Begitu juga di Tubaba dan Pesawaran Parpol condong ke Novriwan Jaya di Pesawaran Nanda Indira.
Dan di Lampung Barat hampir seluruh parpol merekom, Parosil Mabsus, termasuk di Metro ada nama Wahdi yang meraih beberapa rekom dan surat tugas dari Parpol. (cah).
