(Handi Mulyaningsih, dosen Jurusan Sosiologi Universitas Lampung)
Selama hidup hingga di usia sekarang, baru ada peristiwa dimana berdiri ataupun duduk diatur harus berjarak minimal 1 meter. Juga, baru kali ini diwajibkan selalu di rumah, kecuali terpaksa. Baru kali ini, semua harus memakai masker, sering mencuci tangan, hingga sholat tarawih, sholat Jumat
dilakukan di rumah, Sholat Idul Fitri juga di rumah. Kerangka besarnya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19.
Dampak Covis 19
Upaya untuk memutus mata rantai Covid 19, berdampak banyak hal. Pemerintah mengatur bekerja di rumah (work from home/WFH). Hal ini berdampak pada sepinya pengunjung warung-warung makan yang selama ini mengandalkan konsumen pada PNS. Pasar tradisional berkurang pembelinya, sehingga pasokan sayur dari petanipun berkurang. Banyak petani membiarkan tananam sayurannya tidak dipetik, bahkan mempersilakan siapa saja yang akan memetik. Kebetulan, endemi Covid di
musim pemghujan, panen sayuran berlimpah namun harga sayuran tidak sesuai dengan biaya tanam dan pemeliharaan . Saat ini harga cabe hanya Rp 10.000/kilogram, harga bawang putih Rp. 40,000. Harga beraspun turun harga yang Rp 8500/kg. Petani, merupakan salah satu pelaku usaha yang terkena dampak Covid 19.
Pihak-pihak yang terkena dampak Covid menurut Menteri Ketenagakerjaan ada sejumlah 130.465 orang yang dirumahkan maupun yang terkena PHK. Data ini terbagi dalam jumlah perusahaan sektor formal yang di rumahkan dan di PHK mencapai 3841 pekerja; buruh yang dirumahkan 64.412; sektor
informal terdampak sejumah 14.263 (data per 4 April 2020, dalam Kompas 6 April 2020). Dalam perkembangannnya, per 20 April yang terkena PHK mencapai 2.084.593 orang dari 116.370 perusahaan. Dengan rincian formal 1.304.777 pekerja dirumahkan dari 43.690 perusahaan. Sementara yang terkena PHK mencapai 241.431 orang dari 41.236 perusahaan. Sektor informal juga terpukul karena kehilangan 538.385 pekerja yang terdampak dari 31.444 perusahaan atau UMKM (https://money.kompas.com/read/2020/04/23). Berdasar data dari Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 1 Mei 2020, sudah ada 1.722.958 pekerja dari sektor formal dan informal yang dirumahkan
dan terkena PHK. Jumlah itu merupakan data yang baru terverifikasi. Masih ada sekitar 1,2 juta pekerja yang sedang divalidasi datanya. Artinya, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan bisa mencapai 3 juta (dalam wartaekonomi.co.id).
Strategi Bertahan hidup: memanusiakan manusia
Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dihitung berdasarkan 3 seksot pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39, untuk Lampung hanya 69,02. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017. Bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak-anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun (Diploma I), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2017. Penduduk usia 25
tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun (kelas IX), lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11,06 juta rupiah per tahun, meningkat 395 ribu rupiah dibandingkan pengeluaran tahun sebelumnya (BPS 2018).
Dengan kondisi terdampak Covid 19, Kementerian Keuangan memproyesikan pertumbuhan ekonomi
triwulan I-2020 berkisar 4,5-4,6 persen, sedangkan triwulan II-2020 mendekati nol persen, bahkan bisa minus 2 persen. Kondisi ini berpeluang menurunkan Indeks Pambangunan Manusia.
Dengan kondisi tersebut, nagara ini harus mempertahankan capaian-capaian IPM. Dengan kata lain, tidak sekedar membagi beras, meskipun pemerintah juga harus melakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan praktis keluarga terdampak. Namun, pemerintah harus menjaga agar pendidikan dan kesehatan tidak merosot dari capaian selama ini. Tentu berbagai support pemerintah terhadap biaya
pendidikan murah dan kesehatan murah (gratis) saat ini sangat dibutuhkan masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan dan kesehatan baik yang dikeola pemerintah dan swasta. Pada saat ini, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran untuk difokuskan pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Tentu saja, berbagai bantuan untuk pemberdayaan ekonomi terkena dampak Covid 19
perlu segera dipetakan secara cerdas bersama Perguruan Tinggi dan pelaku usaha secara transparan.
Pembagian beras atau sembako oleh pemerintah agar benar-benar diterima oleh kaum duafa dan yang terdampak. Sinergi pemerintah dengan berbagai elemen di masyarakat seperti NU dan Muhammadiyah dapat meningkatkan kemerataan pembagian bansos. Terlepas dari kepentingan politik, bansos merupakan jaring ketahanan pangan yang diharapkan masyarakat. Pun, saat ini banyak lembaga yang melakukan pembagian sembako ke masyarakat patut diapresiasi sebagai bagian dari kerja kolektivitas dalam upaya menjaga martabat manusia. Jangan sampai ada yang
meninggal karena tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Perasaan senasib sepenanggungan,
sebagaimana pernah diunggah oleh seorang Nitizen dalam face booknya ‘jangan unggah foto2 makanan terus, tahu nggak di luar sana banyak orang nggak bisa makan” tentu merupakan cerminan kembalinya jiwa kolektivisme yang serius. Memang Covid 19 diharapkan mengikis individualisme, ketidakpedulian sosial, dan akan kembali pada jiwa saling berbagai seperti jaman dulu dimana antar keluarga dan tetangga saling berbagi makanan yang dimiliki. Ketika itu orang berfalsafah “makan ora mangan yen kumpul” dan “ambyar” menjadi “kumpul nggak kumpul sing penting makan”. Ini cerminan perubahan sosial dari kolektivitas menjadi individualisme. Tetangga itu siapa, bagaimana, mengapa tidak penting lagi. Bisa jadi tetangganya mengalami kesulitan seperti kelaparan,
mengalami tidak kekerasan, justru diketahui melalui media. Jangan-jangan, apa yang terjadi dengan anggota keluarga yang serumahpun tidak diketahui karena kesibukan yang sangat luar biasa. Modern idealnya tidak bermakna individualis, cuek, rasionalitas uang, namun modern juga sebaiknya
tetap bermakna saling tahu kondisi sesama, saling membantu yang kaya dan miskin, saling menjaga,
saling mengontrol, dan transparan.
Bila melihat jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2019 menurut BPS sebesar 25,14 juta orang (9,41%) dtambah 3 juta yang terdampak Covid 19, maka kesulitan yang diderita kelompok tersebut dapa diselesaikan oleh kelompok yang tidak miskin dan yang tidak terdampak. Gerakan-
gerakan filantropis atau gerakan kemanusiaan yang dilakukan berbagai organisasi, sangat dibutuhkan masyarakat. Di Muhammadiyah ada gerakan Muhammadiyah Covid 19 Comand Certer (MCCC) yang melakukan pembagian masker, penyemprotan, membagi handsanityzer, membagi
beras, membantu meringankan honorer terdampak covid, membagi pakaian khusus tenaga medis di rumah sakit, bahkan menjadikan RS Muhammadiyah sebagai tempat perawasan korban covid. Sebuah gerakan Taawun sosial , untuk menjaga kehormatan manusia. Tidak boleh ada yang meninggal, sakit, karena tidak makan.
Selain itu, ada banyak lembaga dan organisasi yang siap mengelola Zakat, Infak, Shodakoh secara propesional, terpercaya sebagai tempat orang membayarkan zakat untuk dikelola pendistribusiannya secara lebih jelas sesuai dengan kriteria penerima zakat, infak, shodakoh. Zakat – infak- shodakoh sudan diatur besarannya, dan dijanjikan tidak akan membuat yang mengeluarkan zakat akan menjadi miskin. Bahkan akan dilipatgandakan rizkinya atas keikhlasannya. Zakat, infak,
shodakoh, bila dikelola dengan cerdas, dapat didistribusikan untuk pemenuhan kebutuhan praktis (sembako), namun dapat juga untuk menumbuhkan iklim wirausaha yang berdamai dengan covid.
Mari kita bersama, berbagi, untuk memanusiakan manusia. Ini bisa dilakukan. Dan inilah hikmah pandemi Cocid 19. Tabiik.
