Bandarlampung – Sejumlah akademisi mendesak pemerintah kota (Pemkot) Bandarlampung untuk menunda pembangunan fly over yang berada di Jalan Sultan Agung. Mereka meminta Pemkot untuk lebih fokus dalam penanganan banjir serta kemajuan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.
Seperti yang disampaikan Dosen Magister Teknik UBL, Dr. Eng. IB Ilham Malik, ST., MT., ATU. Pakar tata kota ini menilai rencana pemkot Bandarlampung untuk membangun flyover di jalan sultan agung, mungkin perlu ditinjau ulang.
Pertimbangannya adalah kondisi lalu lintas kota itu tidak selalu harus diselesiakan dengan pembangunan flyover / underpass. “Banyak kota di berbagai Negara memiliki transportasi yang baik tanpa memiliki banyak flyover dan underpass. Asalkan, pemda kota bisa menyiapkan konsep transportasi perkotaan yang baik,” ujarnya, Kamis (18/6).
Menurutnya, kondisi transportasi yang baik itu adalah jika mayoritas pergerakan masyarakat menggunakan angkutan umum. “Bukan dengan menggunakan kendaraan pribadi. Saya melihat, untuk saat ini, pemkot berpihak ke masyarakat pengguna kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Sebaiknya pemkot secara bertahap terus menyempurnakan angkutan umum di kota ini,” ungkapnya.
Dirinya khawatir, sepertinya Pemkot tidak memiliki komitmen untuk membangun angkutan umum. “BRT dibiarkan begitu saja, angkutan mikrolet tidak diberdayakan, banyak warga yang tidak bisa terlayani, juga ada banyak rute yang tidak dikembangkan. Harusnya dari tahun ke tahun, pemkot memberikan perhatiannya pada penyempurnakaan angkutan umum,” paparnya.
Saat ini, masih kata dia, pemkot malah terjebak pada pembangunan infrastruktur transportasi yang semakin membuat warga terdorong menggunakan mobil dan sepeda motor. “Harusnya kita belajar dari DKI Jakarta yang saat ini sedang berupaya menjadikan kotanya berada pada jalur yang benar dalam pembangunan transportasi perkotaan. Mereka sudah banyak membangun jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, angkutan umum terus dimaksimalkan seperti busway, monorel, subway, dan angkutan pengumpan,” terangnya.
Disampaikannya, DKI Jakarta sudah memproses perbaikan ini sejak beberapa belas tahun yang lalu. Harusnya, lanjut dia, Bandarlampung mengubah cara pandang pembenahan transportasi perkotaan seperti DKI Jakarta dan kota-kota lain di luar yang menjadi maju dan modern serta memiliki branding kota yang humanis dan berkelanjutan.
“Semuanya karena mereka menyempurnakan pelayanan mobilitas warga dengan mengembangkan public transport dan non-motorized transport,” ujarnya.
“Apakah walikota akan mengarah kesana? Saya tidak tahu, tetapi sebaiknya kesana arah pandang kebijakan transportasi perkotaannya. Karena itu saya mendukung kebijakan penundanaan pembangunan flyover ini. Walaupun saya tahu bahwa hal ini tidak mudah dilakukan oleh pemkot. Tetapi, demi masa depan kota ini menjadi lebih baik, mungkin ada baiknya pemkot, walikota dan DPRD kota, menyetujui usulan berbagai pihak agar ada penundaan pembangunan flyover di Sultan Agung. Sebab posisinya juga terlalu dekat dengan flyover MBK,” imbuhnya.
Sementara itu, Peneliti manajemen sumber daya air di Malcon Institute, Erina Noviani, ST. sangat berharap, agar pemkot bisa membenahi segera infrastruktur sumber daya air perkotaan Bandarlampung. “Karena saya melihat, fenomena banjir terjadi dimana-mana,” ujarnya.
Setiap hujan, terang dia, maka akan banyak genangan air yang mengganggu kenyamanan warga. Lalu aliran air juga banyak yang tidak di saluran drainase tetapi menggunakan badan jalan atau halaman bangunan.
“Dan ini menandakan bahwa ada persoalan pada system drainase perkotaan. Apalagi jika kita melihat ada banyak kejadian banjir di kota kita ini yang menimbulkan kerugian pada masyarakat kota,” jelasnya.
Diketahui, bahwa penduduk kota terus bertambah maka pembangunan fisik juga terus bertambah. Dampaknya adalah perubahan fungsi lahan. Dan karena bukaan lahan sudah berkurang maka ketika hujan tidak terjadi serapan tinggi terhadap air hujan oleh lahan hijau.
“Sayangnya, setiap bangunan baru yang dibangun ini tidak banyak yang dilengkapi dengan sumur resapan atau pengaliran air permukaan yang memdai. Akibatnya, air mengalir kemana-mana dan drainase kota juga tidak mampu menampungnya,” ungkapnya.
Menurutnya, karena drainase kota banyak yang tidak terkoneksi dengan baik antar satu sama lain. Juga, kondisi drainase tidak optimal akibat ada banyak kerusakan pada bangunan drainase, penyempitan drainase akibat sidimentasi atau penutupan aliran oleh sampah, dan lain sebagainya.
“Untuk memastikan tidak ada masalah seperti ini pada drainase kota, saya kira pemda kota perlu memberikan perhatiannya apda masalah ini.
Memang, ada program perbaian saluran drainase. Tetapi, tidak berjalan secara optimal. Hal ini bias dilihat dari banyaknya titik genangan dan banjir di Kota Bandarlampung ini. Jika pembenahan drainase berjalan dengan baik, maka genangan dan aliran air tidak pada tempatnya ini tidak akan terjadi,” terangnya.
Karena itu, dirinya mengusulkan agar ada dana sebesar dana yang biasanya dialokasikan untuk flyover / underpass dapat dialihkan ke pembenahan saluran drainase perkotaan dan normalisasi daerah tangkapan dan serapan air hujan.
“Dan semuanya tentu harus dilakukan secara simultan dan procedural, yang dimulai dengan telaah kondisi sumber daya alir perkotaan secara detail,” lanjutnya.
Lebih lanjut, jika nanti ada alokasi dana yang memadai untuk penanganan genangan dan aliran air permukaan, maka masalah air perkotaan ini tidak akan mencuat. “Saya termasuk yang mendukung adanya penundanaan pembangunan flyover dan dananya sebaiknya diarahkan ke penanganan banir. Mudah-mudahan pemkot, walikota dan DPRD dapat bersinergi soal isu ini,” tandasnya.
Penggiat di Komunitas Gema Masyarakat Cinta Kota (GEMA CINTA KOTA) dan Ekonom Lampung, Erwin Octavianto SE, menambahkan seharusnya pemkot Bandarlampung memperhatikan betul terkait pembangunan fly over tersebut.
Menurutnya, kehadiran proyek atau bangunan flyover ini bias saja akan sangat memukul aktivitas ekonomi di kawasan proyek.
“Jika kita belajar dari beberapa pembangunan flyover dan underpass di Bandarlampung, kita banyak menemukan kondisi kawasannya yang aktivitas ekonominya terganggu bahkan terhenti,” ujarnya.
Apalagi pada saat ini, masih kata dia, ada wabah covid-19 yang seharusnya membuat pemkot lebih berhati-hati dalam menyusun dan merealisasikan program pembangunan kota.
Ditambah lagi ada fenomena banjir dimana-mana yang bias membuat kenyamanan warga menjadi sangat terganggu dan aktivitas warga menjadi terhenti akibat wabah ini.
Selain itu, kita perlu menelaah sumber dana pembangunannya. Jika asalnya adalah pinjaman, maka pemkot harus berhati-hati karena dapat melanggar aturan pinjaman sebab pak walikota sudah habis masa jabatannya tahun ini. Tetapi jika berasal dari APBD Kota Bandarlampung sendiri, maka hal ini harusnya dapat ditunda dulu pembangunannya,” terangnya.
Lebih baik, lanjut dia, dana yang ada itu digunakan untuk mengatasi maslaah banjir atau mengatasi masalah penurunan daya beli masyarakat akibat lapangan kerja yang menurun dan pendapatan juga menurun akibat wabah covid-19. Apalagi pada kuartal tahun ini, kondisi ekonomi nasional minus hingga 3 persen (-3%).
Artinya, secara nasional pun akan ada gangguan ekonomi. Karena itu, dana yang ada di pemkot sebaiknya digunakan untuk prioritas lain. “Saya sepakat dengan adanya usulan penundaan pembangunan flyover di jalan Sultan Agung ini. Sehingga dana yang memang ada dapat dialokasikan ke prioritas pembangunan lainnya,” tukasnya. (Cah)
